RADARSEMARANG.ID - Presiden Prabowo Subianto tak bisa membendung amarahnya terhadap kinerja institusi Bea Cukai, bahkan Prabowo mengeluarkan ultimatum akan merumahkan 16 ribu pegawai Bea Cukai.
Ancaman Presiden semakin keras, karena akan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), seperti di era Orde Baru.
Purbaya mengatakan kementeriannya merujuk pada kebijakan masa Orde Baru, ketika itu Pemerintahan Suharto menyerahkan fungsi kepabeanan kepada Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss.
Baca Juga: Tanggap Bencana, BRI Peduli Bergerak Cepat Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak di Wilayah Sumatera
"Waktu zaman Orde Baru, SDS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu orang-orang Bea Cukai, tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali," katanya.
Penggantian itu akan dilakukan Prabowo, jika dalam satu tahun ke depan kinerja dan citra instansi Bea Cukai tak kunjung membaik.
Ancaman Presiden itu pertama kali diungkapkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa saat berada di gedung parlemen, Jakarta.
"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan"ungkap Purbaya.
Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu mengakui, bahwa citra Bea Cukai dimata media, masyarakat hingga Presiden sangat buruk. Meski demikian, Purbaya menyatakan siap memperbaiki Bea Cukai, dengan melakukan bersih-bersih internal tanpa intervensi dari luar.
Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan praktik-praktik kotor yang selama ini terjadi lingkungan Bea Cukai mulai dari dugaan praktik under-invoicing hingga masuknya barang ilegal.
Baca Juga: Pameran Keris, Tampilkan Koleksi Presiden Prabowo hingga Karya Empu Supo
"Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam," katanya.
Dia mencontohkan temuan dari investigasi internal yang menyangkut ketidaksesuaian data perdagangan antara Indonesia, China, dan Singapura.
"Ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai UN.com trade database, kalau cuma lihat satu sisi aja, itu enggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini itu akan sama. Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF, FOB aja. Jadi antara ekspor sampai impor aja pengitungannya "ungkapnya.
"Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius," papar Purbaya.
Salah satu langkah awal perbaikan terhadap institusi Bea Cukai, ungkap Menkeu adalah akan teknologi kecerdasan imitasi alias artificial intelligence (AI) di pos-pos pelayanan Bea Cukai.
Teknologi ini difokuskan untuk mendeteksi praktik under-invoicing atau manipulasi faktur harga barang impor yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.
Ketika disinggung tentang sikap internal Bea Cukai atas ancaman Presiden, Purbaya mengungkapkan respons internal Bea Cukai terhadap ultimatum ini cukup positif. Dia yakin, SDM Bea Cukai memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni untuk berubah.
"Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan," cetusnya. (sls)
Editor : Baskoro Septiadi