RADARSEMARANG.ID – Kementerian Sosial menegaskan bahwa proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tahap kedua siap dilaksanakan pada pekan depan dengan target 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa seluruh proses distribusi kini telah memasuki tahap akhir, setelah penyaluran reguler yang merupakan bagian dari skema bantuan sebelumnya berjalan hampir sepenuhnya
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa verifikasi data menjadi elemen kunci yang memastikan bantuan tepat sasaran, terutama karena total KPM yang terdaftar dalam program bantuan ini mencapai 35 juta penerima di seluruh Indonesia.
Pada tahap pertama, lebih dari 15 juta keluarga telah menerima bantuan, dan tahap ketiga akan menyusul dengan jumlah sekitar 8 juta KPM.
Saifullah menekankan bahwa penyaluran BLTS dan BLT Kesra berjalan lancar baik melalui bank-bank Himbara maupun PT Pos Indonesia, meskipun sebelumnya sempat terjadi kendala terkait pembaruan data.
Menurutnya, verifikasi menjadi proses yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar data benar-benar akurat dan tidak terjadi penerimaan ganda.
Kini, setelah pemutakhiran data dilakukan secara menyeluruh, penyaluran dapat dilanjutkan secara bertahap dan tanpa hambatan berarti.
Total 35 juta keluarga telah dijadwalkan menerima bantuan untuk periode Oktober, November, dan Desember, dengan distribusi sekitar 18 juta keluarga melalui PT Pos dan 17 juta melalui Himbara.
Selain BLTS reguler, pemerintah juga memastikan penyaluran BLT Kesra Rp 900.000 bagi 35 juta keluarga.
Bantuan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan, dengan nominal Rp 300.000 per bulan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa kendala logistik sempat menghambat pencairan, namun dipastikan seluruh proses penyelesaian dilakukan dalam pekan yang sama.
PT Pos Indonesia menjadi salah satu kanal utama penyaluran selain bank BUMN, sehingga masyarakat memiliki beberapa opsi akses untuk menerima bantuan.
Kriteria penerima BLT Kesra dibuat sangat spesifik agar bantuan tidak salah sasaran.
Penerima harus WNI, bukan ASN, bukan anggota TNI maupun Polri, tidak sedang menerima bantuan ganda dari program seperti PKH atau BPNT, dan termasuk dalam desil 1–4 DTSEN, yaitu kelompok yang dikategorikan sangat miskin hingga rentan.
Selain itu, penerima wajib memiliki NIK aktif dan KTP yang valid.
Dengan kriteria ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa ketepatan sasaran benar-benar terjaga.
Untuk mengecek status penerima bantuan, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kemensos melalui fitur Cek Bansos.
Pengguna hanya perlu memilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, kemudian memasukkan kode verifikasi dan menekan tombol pencarian.
Fitur ini mempermudah masyarakat untuk memantau apakah namanya termasuk dalam daftar KPM tanpa harus datang ke kantor layanan sosial.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa BLT tambahan sebagai stimulus ekonomi telah mulai disalurkan secara nasional.
Masyarakat dapat mengambil bantuan mulai pekan depan, baik melalui rekening bank maupun kantor pos.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, sekaligus membantu pemulihan ekonomi rumah tangga rentan yang terdampak tekanan ekonomi.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi