RADARSEMARANG.ID – Awal pekan ini menjadi momen penuh harap bagi jutaan masyarakat Indonesia penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Setelah penantian panjang sejak pertengahan tahun, pemerintah akhirnya mulai mencairkan bansos tahap keempat secara serentak di berbagai daerah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak dini hari sejumlah penerima sudah melaporkan saldo masuk di kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
terutama di wilayah Sumatra dan Jawa, menandai dimulainya gelombang pertama penyaluran bansos periode Oktober–Desember 2025.
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos dan berbagai sumber resmi, keempat bank penyalur yakni Bank BSI, BRI, Mandiri, dan BNI
telah memproses transfer bantuan tahap awal.
Untuk BPNT, masyarakat menerima dana senilai Rp600.000 per KPM yang bisa langsung ditarik tunai atau digunakan untuk pembelian bahan pangan di e-warung.
Sementara itu, nominal PKH bervariasi tergantung kategori penerima seperti ibu hamil, lansia, anak sekolah, hingga penyandang disabilitas.
Gelombang pencairan pertama ini telah menjangkau lebih dari 30 kabupaten/kota, termasuk Aceh Barat, Nagan Raya, Deli Serdang, Garut, Pandeglang, Bogor, hingga Tulungagung.
Di Provinsi Aceh, penyaluran difokuskan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), sementara daerah lain seperti
Lampung, Jambi, Gorontalo, Bengkulu, dan Kalimantan ditangani oleh Bank Mandiri dan BRI.
Berdasarkan laporan rekap SP2D PKH tahap 4, distribusi bantuan akan terus berjalan secara bertahap hingga seluruh wilayah Indonesia terlayani maksimal pada awal November 2025.
Namun di balik kabar gembira ini, terdapat informasi mengejutkan: jutaan nama penerima bansos resmi dihapus dari daftar KPM aktif.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem baru yang digunakan
Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
Berdasarkan data terkini, sekitar 1,9 juta KPM dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat karena tergolong dalam kategori ekonomi menengah (desil 6 ke atas).
Selain faktor ekonomi, beberapa kriteria tambahan juga menjadi pertimbangan penghapusan data. Rumah tangga yang memiliki anggota
keluarga berstatus ASN, PNS, TNI, Polri, atau guru bersertifikat otomatis dikeluarkan dari daftar penerima
Indikator lain seperti daya listrik di atas 2.200 VA, kepemilikan kendaraan lebih dari satu unit, atau rumah dengan nilai tinggi juga menjadi
tanda bahwa keluarga tersebut tergolong mampu.
Melalui DTSEN, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan rentan, bukan mereka yang sudah mapan.
Kemensos juga mengimbau masyarakat agar tidak panik jika saldo bantuan belum masuk hari ini. Proses pencairan dilakukan bertahap hingga akhir pekan,
menyesuaikan antrean transfer dari masing-masing bank penyalur.
Warga diharapkan tidak mudah percaya pada informasi hoaks yang beredar di media sosial mengenai jadwal pencairan
melainkan memeriksa saldo langsung melalui ATM KKS, e-wallet bansos, atau aplikasi resmi Kemensos.
Gelombang berikutnya diperkirakan akan menjangkau lebih banyak wilayah dalam 3–4 hari ke depan, seiring penyelesaian administrasi penyaluran tahap pertama.
Untuk memastikan data penerima, masyarakat dapat memverifikasi status bansos secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id
atau kantor pemerintah daerah setempat. Pemerintah berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam mengakses informasi,
sekaligus mendukung program transparansi bantuan sosial nasional agar bansos benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi