RADARSEMARANG.ID – Kabar baik datang bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 tahap pertama kepada para pekerja yang lolos verifikasi
Hingga pekan keempat Juni 2025, sebanyak 2,4 juta rekening penerima telah menerima transfer bantuan langsung
Sementara 1,2 juta lainnya masih menunggu proses validasi data dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yasin Ariyani menjelaskan bahwa tahap pertama penyaluran BSU 2025 menyasar 3,6 juta pekerja aktif peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
Dari total tersebut, sebagian besar penerima sudah mendapatkan dana bantuan secara langsung melalui bank penyalur Himbara seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri.
“Dari total 3,6 juta penerima BSU tahap pertama, sebanyak 2,4 juta rekening telah kami salurkan bantuannya. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi data agar penyaluran tepat sasaran,” ujar Menaker Yasin Ariyani.
Setiap penerima BSU 2025 akan mendapatkan Rp600.000 yang dicairkan sekaligus untuk dua bulan (Rp300.000 per bulan).
Dana tersebut langsung dikirim ke rekening penerima melalui bank penyalur Himbara, sedangkan bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank Himbara, penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Kemnaker menargetkan seluruh proses pencairan BSU tahap pertama tuntas pada akhir Juni 2025, sebelum dilanjutkan ke tahap kedua yang mencakup jutaan pekerja lainnya.
'Baca Juga: Cair Oktober 2025, BLTS Rp300 Ribu Jadi Tambahan Bantuan untuk 35 Juta KPM
Proses Bertahap dan Verifikasi Ketat
Penyaluran BSU dilakukan bertahap (per batch) agar data tersalurkan dengan tepat sasaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian penerima belum menerima dana, di antaranya:
Proses pencairan bertahap sesuai kesiapan sistem bank penyalur.
Verifikasi ulang data agar tidak ada penerima ganda pada program lain seperti PKH, Prakerja, atau BPUM.
Koreksi administrasi rekening, termasuk nama tidak sesuai, rekening tidak aktif, atau data KTP yang belum valid.
Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh pekerja yang berhak dan aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat Penerima BSU 2025
Untuk bisa mendapatkan BSU 2025, pekerja wajib memenuhi beberapa syarat berikut:
Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.
Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
Memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Bukan ASN, TNI, atau Polri.
Tidak sedang menerima bantuan sosial lain di tahun anggaran yang sama.
Kemnaker menegaskan bahwa program BSU ini bertujuan menjaga daya beli pekerja berpenghasilan rendah, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berfluktuasi akibat tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Tahap Kedua Menyusul, 4,5 Juta Calon Penerima Siap Dicairkan
Selain tahap pertama, pemerintah juga menyiapkan BSU tahap kedua yang menargetkan 4,5 juta calon penerima. Data tersebut sudah diterima dari BPJS Ketenagakerjaan dan kini sedang dalam proses verifikasi akhir.
“Setelah tahap pertama selesai, kami akan langsung menyalurkan BSU tahap kedua bagi 4,5 juta pekerja lain yang datanya sudah lengkap dan lolos pemadanan,” ujar Yasin.
Pemerintah menargetkan agar seluruh penyaluran BSU tahap pertama dan kedua dapat rampung sebelum akhir Juli 2025.
Waspada Penipuan dan Cek Status Resmi
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak percaya dengan pesan berantai atau tautan palsu yang mengatasnamakan BSU. Pengecekan status resmi hanya bisa dilakukan melalui situs bsubpjsketenagakerjaan.go.id
Selain itu, peserta dapat memantau informasi terbaru melalui akun media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, atau menghubungi Call Center 175 untuk memastikan status pencairan.
Tips Cek dan Update Rekening BSU
Bagi penerima yang belum menerima dana, segera lakukan pengecekan status melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Pastikan juga bahwa nomor rekening yang terdaftar aktif di bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri).
Khusus wilayah Aceh, penyaluran dapat dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pemerintah berharap bantuan ini mampu menjadi penopang kebutuhan rumah tangga, serta menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi