RADARSEMARANG.ID – Di tengah penantian panjang pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat, muncul kabar mengejutkan dari dunia bantuan sosial.
Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) dilaporkan mendadak menerima dana hingga Rp1.800.000 hanya dalam sehari bukan dari PKH atau BPNT, melainkan dari program Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI) yang selama ini tertahan di rekening.
Berdasarkan laporan resmi dari sejumlah daerah, pencairan masif dana YAPI ini berasal dari akumulasi periode Januari hingga September 2025, mencakup empat tahap penyaluran.
Banyak penerima baru menyadari bahwa saldo rekening Bank Mandiri mereka terisi penuh, bahkan mencapai nominal tertinggi Rp1,8 juta.
Program YAPI sendiri merupakan bantuan sosial khusus yang diberikan kepada anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu dalam rangka memastikan mereka tetap mendapat perlindungan sosial.
Dana ini seharusnya cair secara bertahap, namun banyak penerima yang tidak segera melakukan penarikan, sehingga kini dana terkumpul sekaligus.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengingatkan agar penerima segera mengecek saldo dan mencairkan dana tersebut.
Jika dibiarkan terlalu lama, dana yang telah tersalurkan bisa menimbulkan kendala administratif, terutama saat audit penyaluran berikutnya dilakukan oleh lembaga keuangan penyalur.
Sementara itu, perhatian publik kini juga tertuju pada program Bantuan Penebalan Bansos Oktober–November 2025, yang mencakup beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter per keluarga.
Program ini sempat menjadi polemik setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan verifikasi data ulang (audit DTKS) dan menemukan ketidaksesuaian data penerima.
Hasil audit tersebut menunjukkan pergeseran signifikan di 27 daerah di seluruh Indonesia.
Beberapa provinsi mengalami pengurangan jumlah KPM, menandakan adanya pembersihan data penerima ganda atau tidak layak.
Namun, sejumlah daerah di Indonesia timur justru mengalami lonjakan penerima yang cukup mencolok.
Data terbaru mencatat:
Nusa Tenggara Timur (NTT) naik 8%, menjadi provinsi dengan peningkatan tertinggi.
Papua Pegunungan meningkat 7,6%.
Papua Selatan melonjak 6,7% dari kuota sebelumnya.
Peningkatan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pemerataan bantuan pangan nasional ke daerah dengan tingkat kerentanan ekonomi dan geografis yang lebih tinggi.
Meski publik disibukkan oleh kabar pencairan dana YAPI, banyak KPM masih menantikan pencairan PKH dan BPNT tahap keempat tahun 2025.
Hingga 13 Oktober 2025, laman resmi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos masih menampilkan status “belum tersedia” pada fitur view pencairan.
Beberapa waktu lalu, status BPNT sempat muncul dengan keterangan “proses penyaluran”, namun kini kembali menghilang tanpa pemberitahuan resmi.
Baca Juga: Cek Bansos Kemensos BLT BBM 2025 Kapan Cair, Begini Cara Pencairannya Lewat Kemensos
Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan penerima, terutama bagi mereka yang sudah menunggu sejak awal bulan.
Sejumlah analis menilai, penundaan PKH dan BPNT tahap 4 kemungkinan terkait dengan proses pembaruan data pasca-audit DTKS, agar penyaluran bansos berikutnya lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemerintah diyakini sedang menyiapkan fondasi data sosial ekonomi baru untuk menghindari tumpang tindih penerima di tahap-tahap berikutnya.
Pemerintah melalui Kemensos mengimbau seluruh KPM agar tidak mudah percaya terhadap informasi dari media sosial yang belum diverifikasi.
Cek status bansos hanya melalui situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id
atau aplikasi Cek Bansos yang dikelola langsung oleh kementerian.
Dengan adanya pembaruan data dan optimalisasi program, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan menjadi lebih transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi