RADARSEMARANG.ID – Kabar menggembirakan datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Setelah penantian yang cukup lama, pencairan dana bantuan senilai Rp 600.000 per tahap telah mulai masuk ke rekening Kartu KKS Merah Putih, khususnya bagi KPM yang datanya sudah tervalidasi.
Pencairan ini menandai fase “pecah telur” bagi sebagian KPM, dan menjadi titik awal penuntasan program bansos utama yang digerakkan oleh percepatan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Dukungan percepatan itu antara lain berbentuk ground checking di lapangan dan validasi sistem yang lebih cepat, sehingga data dapat segera dikonfirmasi.
Skema & Mekanisme Pencairan BPNT 2025
Program BPNT tahun 2025 berjalan dengan skema triwulanan. Setiap KPM mendapat bantuan Rp 200.000 per bulan, sehingga dalam satu tahap (3 bulan) totalnya menjadi Rp 600.000.
Meski demikian, pada tahap pencairan untuk Juni–Juli, pemerintah menambahkan skema penebalan bantuan, yaitu tambahan Rp 200.000 × 2 bulan = Rp 400.000.
Sehingga total bantuan yang diterima untuk periode tersebut bisa mencapai Rp 1.000.000.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu 2025 Masih Menanti NIP, Begini Cara Cek Status Penetapan Secara Online di MOLABKN
Proses pencairan yang berjalan saat ini utamanya menyasar KPM baru atau KPM yang baru saja datanya terintegrasi ke sistem nasional.
Artinya, sebagian penerima lama yang belum memenuhi syarat validasi masih harus menunggu hingga sistem menyetujui data mereka.
Beberapa tantangan yang sering dijumpai di lapangan meliputi:
- Ketidaksesuaian data antara sistem aplikasi dan website resmi.
- KKS (rekening KPM) bermasalah atau pasif.
- Proses sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum selesai di beberapa daerah.
Menurut laporan media, pencairan tahap 2 – periode April hingga Juni – sudah mencapai sekitar 95,5 % dari 18,2 juta KPM berdasarkan data Kemensos.
Penyaluran dana dilakukan melalui empat bank Himbara: BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Untuk daerah yang sulit dijangkau (wilayah 3T atau rumah tangga tanpa akses perbankan), dana bisa disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau langsung dibawa ke rumah penerima oleh petugas desa/kelurahan.
Meskipun pencairan telah berjalan, masih ada KPM yang belum menerima dana hingga akhir periode. Beberapa kasus keterlambatan yang dicatat:
- Perbedaan status antara aplikasi dan website: Beberapa KPM melihat bantuan sebagai “sudah cair” via aplikasi, tetapi saat dicek lewat situs web resmi malah menunjukkan status “tidak terdaftar”. Hal ini terjadi karena sumber data aplikasi dan situs belum sinkron penuh.
- Keterlambatan verifikasi lokal: Di tingkat desa/kelurahan, petugas kadang harus melakukan pengecekan ulang data NIK, alamat, dan syarat administratif lain.
- KKS pasif atau belum aktif: Rekening penerima belum aktif sehingga dana belum bisa ditransfer.
- Distribusi fisik belum menjangkau wilayah terpencil: Logistik penyaluran ke desa terpencil masih menjadi kendala.
Penyaluran ditargetkan selesai pada akhir Juni untuk tahap 2, tetapi masih ada kesempatan untuk pencairan tambahan dalam gelombang berikutnya bagi KPM yang datanya lolos validasi kemudian.
Cara Cek Status Penerimaan BPNT (Tahun 2025)
Agar KPM tidak keliru atau salah berharap, berikut dua cara resmi memeriksa status apakah dana sudah diterima atau masih dalam proses:
Cek melalui situs resmi Kemensos
- Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah (Provinsi → Kab/Kota → Kecamatan → Desa)
- Isi nama lengkap sesuai KTP
- Masukkan kode captcha
- Klik “Cari Data”
- Sistem akan menampilkan apakah Anda terdaftar sebagai penerima dan periode bantuan yang diterima
Cek melalui aplikasi Cek Bansos (Kemensos)
- Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos
- Login dengan akun yang telah diverifikasi
- Pilih menu “Cek Bansos”
- Masukkan data domisili (provinsi, kota, kecamatan, desa) dan nama lengkap sesuai KTP
- Tekan “Cari Data”
- Aplikasi akan menampilkan status penerimaan dana
Jika data Anda belum muncul atau tertolak, Anda dianjurkan untuk:
- Memeriksa data DTKS / DTSEN di kantor desa/kelurahan
- Melaporkan ke Dinas Sosial setempat
- Menunggu gelombang berikutnya setelah validasi selesai
Dengan pencairan BPNT dan berbagai bantuan tambahan, diharapkan tingkat kesejahteraan KPM meningkat menjelang akhir tahun.
Bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan harian, tetapi juga menjaga daya beli keluarga miskin agar tidak makin jatuh dalam tekanan ekonomi.
Sementara itu, pemerintah melalui Kemensos menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak dipungut biaya apa pun.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan dapat membantu percepatan pencairan dengan imbalan uang atau data pribadi.
Penyaluran bertahap dan verifikasi data yang cermat menjadi kunci agar bantuan sampai tepat sasaran dan meminimalkan duplikasi penerima atau penyalahgunaan.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi