RADARSEMARANG.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rabu (17/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Ia menggantikan Hendrar Prihadi, politikus PDI-P yang memimpin LKPP sejak 2022.
Sebelum dilantik, Sarah Sadiqa tidak asing di lingkungan LKPP. Sarah tercatat menduduki sejumlah jabatan di LKPP sejak tahun 2011 lalu. Terakhir ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sejak Februari 2020.
Berbeda dengan Hendi (sapaan Hendrar Prihadi), Sarah tidak mempunyai latar belakang politik.
Dengan berbagai jabatan strategis yang pernah diemban dan rekam jejak panjang, penunjukannya dianggap tepat untuk membawa LKPP menuju tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan efisien.
Latar belakang akademiknya juga mendukung kiprah profesionalnya. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Trisakti pada 1992, lalu meraih gelar Master of Science dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat, pada 1999.
Perjalanan karier Sarah dimulai di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 1996 sebagai Staf Perencana Pendanaan Pembangunan Luar Negeri.
Sarah kemudian beralih ke pusat kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2005, yang kemudian berkembang menjadi LKPP.
Di LKPP, Ia menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari Direktur Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (2011–2013), Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN (2013), hingga Direktur Pengembangan Sistem Katalog (2013–2014).
Ia juga menjabat sebagai Direktur Pelatihan Kompetensi (2014–2015) sebelum naik ke posisi Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi (2015–2020).
Setelah itu, ia dipercaya menjadi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (2020–2025).
Sarah juga telah menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya dua kali, masing-masing pada 2005 dan 2015, sebagai pengakuan atas loyalitas dan prestasinya sebagai Aparatur Sipil Negara.
Dengan pengalaman panjang, kepemimpinan Sarah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional, efisien, dan bebas dari praktik koruptif.
Editor : Baskoro Septiadi