RADARSEMARANG.ID - Kerusuhan yang pecah pada akhir bulan Agustus kemarin di berbagai kota di Indonesia, mulai Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Lampung, Medan, Makasar, Gorontalo dan kota-kota lainya di Indonesia tak hanya menimbulkan korban jiwa, namun terbakarnya sarana publik.
Gedung DPRD Surabaya, Bandung, Makasar, Pekalongan dan Tegal serta puluhan kantor Polisi menjadi sasaran amukan massa yang marah.
Kemarahan rakyat semakin menjadi, setelah jatuhnya korban jiwa seorang driver ojek online (ojol) yang tewas di lindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro,yang berusaha membubarkan aksi demo di Jakarta.
Namun, sebelum pecahnya kerusuhan ada beberapa statement dari kalangan anggota DPR yang membuat rakyat murka dengan wakil rakyat mereka.
Dan, ini lima statement anggota parlemen yang di nilai menjadi salah satu pemantik emosi rakyat.
1. Dave Laksono, 25 Agustus 2025
Saat Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat terkait RDPU RUU Penyiaran, masyarakat tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan gaji DPR yang disebut lebih dari Rp 100 juta/bulan.
Namun, Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono justru ingin segera mengakhiri rapat dengan alasan akan sulit keluar dari gedung DPR karena blokade massa pengunjuk rasa.
"Nah ini mengingat situasi terus bergulirdi luar, kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen"cetus Dave Laksono.
2. Nafa Urbach, Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem
Statement kontroversial di lontarkan anggota parlemen dari partai Nasdem, Nafa Urbach terkait tunjangan perumahan sebagai bentuk kompensasi perumahan untuk anggota dewan.
"Banyak sekali anggota dewan ya yang dari luar kota, maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat senayan supaya deket dengan DPR atau ke kantor, saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu..itu macetnya luar biasa"kata anggota parlemen yang juga berprofesi sebagai artis itu.
3. Adies Kadir, A, Wakil Ketua DPR RI
Masih terkait tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta, Wakil Ketua DPR RI membuat statement yang di nilai melukai masyarakat. Adies menyebut tunjangan sebesar itu masuk akal untuk harga kontrakan di sekitar senayan.
"Mereka rata-rata nggak nyaman (ngekos), jadi kontrak. Kalau kontrak rumah kalau daerah sini Rp 40-Rp50 jutaan perbulan. Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya, garasi"ucap Adies Kadir.
4. Ahmad Sahroni, Ketua Komisi III DPR
Pernyataan kontroversial di lontarkan Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni saat menanggapi aksi demo dan desakan masyarakat agar DPR di bubarkan. Anggota parlemen dari partai Nasdem itu menyebut masyarakat yang menuntut DPR di bubarkan adalah orang tolol.
"Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR adalah orang tolol sedunia"ucap Sahroni.
Ucapan Ahmad Sahroni itu semakin memantik emosi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan hidup dan di nilai sebagai bentuk ketidakpekaan kalangan parlemen.
Kemarahan masyarakat atas lontaran ucapan Ahmad Sahroni itu kemudian di lampiaskan dengan menyerbu dua rumah pribadinya dan menjarah barang-barang di dalam rumah, saat gelombang kerusuhan di Jakarta.
5. Rahayu Saraswati Djojohadikusomo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Rahayu mengeluarka. Statement terkait sulitnya rakyat mencari lapangan kerja belakangan ini dan banyak pabrik yang tutup akibat situasi ekonomi yang sulit.
Dalam pernyataannya Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan generasi muda untuk jadi entrepreneur dan menciptakan lapangan kerja sendiri, bukan bergantung pada loker pemerintah.
"Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneuw, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman. Kalau misalnya, lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner, bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen"kata Rahayu.
Alih-alih membantu, lontaran pernyataannya itu membuat masyarakat merasa kalangan DPR tidak peka dan abai dengan kondisi masyarakat yang merasa kesulitan mencari lapangan pekerjaan.
Itulah beberapa statement dari kalangan anggota DPR yang di nilai menjadi salah satu pemicu pecahnya kerusuhan massal di berbagai kota di Indonesia.
Kerusuhan yang tak hanya menghancurkan fasilitas publik, perkantoran pemerintah, namun juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa anak bangsa baik dari kalangan pendemo, PNS maupun aparat keamanan. (sls)
Editor : Baskoro Septiadi