RADARSEMARANG.ID – Bagi tenaga honorer yang ingin mengikuti pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahun 2025 diminta untuk mempersiapkan sejumlah dokumen.
Hal ini dilihat dari antusiasme calon pelamar yang semakin meningkat, terutama dari kalangan tenaga honorer yang selama ini menantikan kesempatan untuk memperoleh status sebagai aparatur negara dengan kepastian hukum.
Namun perlu dipahami bahwa ada sejumlah syarat serta dokumen tambahan yang wajib dipenuhi khusus bagi tenaga honorer sebelum mendaftar.
Setiap pelamar PPPK 2025, termasuk tenaga honorer, diwajibkan menyiapkan dokumen dasar sebagai syarat administrasi.
Dokumen ini meliputi Kartu Tanda Penduduk elektronik yang masih berlaku, Kartu Keluarga untuk membuktikan identitas dan hubungan keluarga, ijazah serta transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan, pas foto terbaru dengan latar belakang yang ditentukan panitia seleksi, serta swafoto sebagai bagian dari verifikasi biometrik.
Contohnya jika seorang pelamar melamar formasi guru, ia perlu menyiapkan ijazah pendidikan sarjana pendidikan serta transkrip nilai.
Sementara untuk tenaga kesehatan, ijazah yang relevan dengan profesi medis wajib dilampirkan lengkap dengan transkripnya.
Selain dokumen dasar di atas, tenaga honorer wajib menambahkan dokumen khusus untuk membuktikan status serta pengalaman kerjanya.
Pertama, Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal dua tahun dari instansi tempat bekerja.
Dokumen ini menjadi bukti nyata bahwa pelamar telah mengabdi sebagai honorer dalam kurun waktu tertentu.
Kedua, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM yang diperlukan apabila data tenaga honorer belum tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara.
Surat ini berfungsi sebagai jaminan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah benar adanya.
Ketiga, Sertifikat Pendukung sesuai bidang jabatan. Misalnya Sertifikat Pendidik atau Pendidikan Profesi Guru bagi formasi guru, atau Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan. Tanpa sertifikat pendukung ini, pelamar bisa dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi.
Keempat, Riwayat Hasil Seleksi PPPK atau CPNS dua ribu dua puluh empat yang dapat diunduh melalui portal resmi SSCASN.
Dokumen ini menjadi penguat status pelamar bahwa ia memang pernah mengikuti seleksi sebelumnya.
Contohnya seorang guru honorer di sekolah negeri perlu melampirkan ijazah S1 pendidikan, sertifikat PPG, SPTJM jika belum tercatat di database BKN, serta riwayat hasil seleksi tahun lalu jika pernah ikut tes.
Selain dokumen, terdapat pula ketentuan umum yang tidak boleh diabaikan. Calon peserta wajib berstatus aktif sebagai tenaga honorer atau non ASN yang masih bekerja di instansi pemerintah serta terdata di sistem BKN.
Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dipilih.
Syarat integritas juga ditegaskan yakni pelamar tidak pernah dipidana, tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi sebelumnya, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan netralitas aparatur negara.
Dengan memahami dan menyiapkan seluruh dokumen sejak awal, tenaga honorer akan lebih siap menghadapi proses seleksi PPPK dua ribu dua puluh lima.
Kesempatan ini menjadi momentum penting bagi mereka yang selama ini telah mengabdi, agar bisa mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.
Jika Anda adalah tenaga honorer yang berencana mendaftar, pastikan seluruh dokumen telah lengkap mulai dari KTP hingga sertifikat pendukung.
Persiapan matang akan meningkatkan peluang Anda untuk lolos seleksi administrasi dan melangkah ke tahap selanjutnya.
Selain itu, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum terdaftar juga masuk dalam kelompok R5.
Terkait kode klasifikasi, BKN menjelaskan bahwa R3/B dan R3/T hanyalah penanda administratif.
R3/B merujuk pada peserta seleksi PPPK tahap 2 tahun 2024 yang terdata dalam keputusan MenPAN-RB Nomor 347 Tahun 2024, sementara R3/T mengacu pada tenaga non-ASN dalam database yang masuk formasi tampungan atau jabatan operasional.
Dengan demikian, keduanya tetap memiliki hak yang sama untuk diajukan sebagai PPPK paruh waktu.
Surat edaran terbaru dari MenPAN-RB yang ditandatangani Menteri Rini Widyantini juga memperjelas kriteria pelamar yang bisa diusulkan.
Pertama, non-ASN yang ada dalam database BKN dan pernah mengikuti seleksi CPNS 2024, tetapi tidak lulus.
Kedua, non-ASN dalam database yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024, namun tidak mendapat formasi.
Ketiga, peserta seleksi PPPK 2024 yang tidak berhasil mengisi kebutuhan jabatan meski telah menyelesaikan seluruh tahapan.
Sementara itu, rincian prioritas kebutuhan PPPK paruh waktu ditetapkan sebagai berikut: non-ASN dalam database BKN yang masih aktif bekerja, non-ASN di luar database tetapi telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut, serta lulusan PPG yang tercatat dalam pangkalan data kelulusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi