RADARSEMARANG.ID – Dihadiri oleh 135 peserta dari 35 Kota/Kab se Jawa Tengah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pengajian Al Hidayah Provinsi Jawa Tengah menggelar Musyawarah Daerah ke IX di Hotel Grasia pada Jumat (18/7/2025).
Musda kali ini mengambil tema Revitalisasi Peran Pengajian Al Hidayah di Berbagai Bidang Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Dalam agenda tersebut turut dihadiri oleh Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dan tokoh politik serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya seperti dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).
Dalam kegiatan tersebut, tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa melalui peran keluarga.
Ketua DPD Pengajian Hj Susilowati mengatakan Pengajian Al Hidayah saat ini sudah memiliki kepengurusan di tiap provinsi di Indonesia dan memiliki struktur bidang-bidang yang memiliki tanggungjawab program kerja di masing-masing bidang tersebut.
“Sampai tingkat kecamatan pun anggota pengajian Al Hidayah juga turun aktif untuk turut berperan serta melalui dakwah, syar dan pengajian-pengajajian yang saat ini masih dilakukan di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, ke depan DPP Pengajian Al Hidayah akan lebih intensif, melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perwakilan BKKBN di daerah-daerah, terkait program-program peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Kita di dalam Al Hidayah ada beberapa bidang, seperti bidang Pendidikan, bidang Penguatan ekonomi, Dakwah dan lingkungan hidup. Jadi masing-masing punya tugas pemberdayaan sesuai bidangnya,” terang perempuan yang akrab dipanggi Ibu Susi tersebut.
Terlebih, misi pengajian Al Hidayah untuk perempuan Indonesia, Musda ini juga memperkuat komitmen organisasi dalam memberdayakan perempuan.
Mengingat organisasi ini memiliki lima misi utama. Yakni meningkatkan kualitas sumber daya perempuan Indonesia dalam bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Menggerakkan seluruh potensi perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan.
Dengan misi tersebut, Pengajian Al Hidayah komit untuk terus mendampingi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak dan meningkatkan kapasitas mereka di berbagai bidang.
Sementara itu, salah satu tokoh politik yang turut di undang, Mohammad Saleh yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng mengungkapkan pentingnya sinergi antara kegiatan dakwah dan sosial keagamaan dengan program-program. Hal tersebut diyakini akan menjadi kekuatan besar yang membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Musda Pengajian Al Hidayah Jateng ini adalah bentuk nyata sinergi antara dakwah dan kegiatan sosial dengan perjuangan politik. Jika kita satukan gerakan ini secara konsisten, saya yakin hasilnya akan dahsyat pada waktunya,” ujar Mohammad Saleh.
Lebih lanjut Mohammad Saleh mengajak seluruh peserta Musda dan pengajian untuk bersama-sama bangkit, bersatu, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
“Perempuan adalah pilar penting dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam pembangunan nasional. Melalui wadah seperti Al Hidayah, kita bisa memperkuat peran itu dan menjadikan perempuan sebagai kekuatan perubahan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Pengajian Al Hidayah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri pada 5 Oktober 1979 di Jakarta.
Organisasi ini berlandaskan pada aqidah Islam, berasaskan Pancasila dan UUD 1945 beserta amandemennya.
Pengajian Al-Hidayah bersifat sosial, keagamaan, dan berorientasi pada kesetaraan serta kesejahteraan perempuan. Anggotanya terdiri atas kaum perempuan Indonesia yang beragama Islam.
Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan ditetapkan melalui Muktamar yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Dalam perkembangannya, Pengajian al-Hidayah juga menjalankan program pengembangan pandangan dan perilaku keagamaan yang toleran dan demokratis, pemberdayaan kaum perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan.
Pada Juli 2000 diselenggarakan muktamar luar biasa dan dipilih ketua umum baru, yaitu Ny. Hj Aisyah Hamid Baidlowi untuk periode 2000–2005.
Pada periode tersebut, Pengajian al-Hidayah meneruskan ikhtiar ikut aktif mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi perempuan Indonesia, antara lain diskriminasi gender, rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kualitas kesehatan, rendahnya partisipasi politik perempuan, rendahnya upah dan lemahnya posisi tenaga kerja perempuan, serta kuatnya belenggu kemiskinan struktural.
Kegiatan Pengajian al-Hidayah bervariasi untuk setiap daerah, disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Akan tetapi semuanya mengacu pada program al-Hidayah secara nasional.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi