RADARSEMARANG.ID – Nama Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama mungkin masih asing ditelinga di era sekarang.
Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama kini resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Posisi Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama ini menggantikan Askolani yang sebelumnya menempati posisi tersebut.
Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama dilantik secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat 23 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap par apejabat yang dilantik ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Sosok Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama sendiri mendapatkan sorotan ketika dipanggil oleh Presiden Prabowo Subanto ke Istana Presiden pada Selasa 20 Mei 2025 lalu.
Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama datang bersama Bimo Wijayanto yang turut dilantik sebagai Dirjen Pajak yang baru.
Lantas siapakah Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama?
Dalam penelusuran ditemukan Letjen Djaka Budhi Utama merupakan bagian dari angkatan bersenjata dengan kecabangan Infanteri (Kopassus).
Dia lahir pada 9 November 1967 di Jakarta, yang merupakan lulusan SMA Negeri 39 Jakarta pada 1986 dan Akademi Militer pada 1990.
Letjen Djaka juga pernah mengisi pos-pos strategis di pemerintahan seperti misalnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021 hingga 2023
Selain itu, Djaka juga sempat menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2023. Kemudian menjadi Irjen Kementerian Pertahanan pada 2024.
Pada akhir 2024 dia merapat ke Badan Intelijen Negara (BIN). Mulai Oktober 2024 menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) hingga saat ini.
Di sisi lain, nama Djaka juga tercatat dalam sejarah sebagai salah satu anggota dari Tim Mawar.
Tim ini merupakan unit Kopassus yang mendapat sorotan publik di akhir masa jabatan Presiden ke-2 Soeharto karena keterlibatannya dalam operasi penangkapan aktivis prodemokrasi.
Bimo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2000.
Ia melanjutkan gelar MBA dari University of Queensland (2005) dan gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.
"Dari segi pendidikan juga baik, dari Gajah Mada (UGM), kemudian juga dari Australia dan pernah ikut postdoc dan relatif berusia muda," jelasnya.
Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini:
- Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
- Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
- Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
- Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
- Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
- Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
- Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
- Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
- Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
- Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline
- Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
- Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
- Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
- Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
- Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
- Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
- Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn
- Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto
- Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
- Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
- Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah
Tentu, diharapakan dengan adanya pergantian posisi tersebut bisa menaikkan tax rasio sebesar 23 persen di tahun 2029 nanti.
Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Dan tax ratio salah satunya adalah Coretax, jadi Coretax itu menjadi penting untuk bisa diimplementasikan secara baik.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi