RADARSEMARANG.ID, New Delhi, 7 Mei 2025 – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali memuncak setelah serangan mematikan di resor wisata Pahalgam, Kashmir, pada 22 April 2025, yang menewaskan 26 turis.
Insiden ini, yang menjadi serangan paling mematikan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir yang dikelola India dalam lebih dari dua dekade, telah memicu eskalasi militer terbaru antara kedua negara tetangga.
India menuding unsur-unsur di Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut, sementara Pakistan membantah keras tuduhan tersebut.
Serangan di Pahalgam diklaim oleh Front Perlawanan (TRF), kelompok yang diduga merupakan cabang dari organisasi teroris Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan.
Meski TRF kemudian menarik klaim tanggung jawabnya, India tetap bersikeras bahwa serangan itu melibatkan dukungan dari Pakistan.
Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji untuk mengejar pelaku teror, dan pada 7 Mei 2025, India melancarkan serangan rudal yang menargetkan sembilan titik di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, yang disebut sebagai “infrastruktur teroris” oleh New Delhi.
Pakistan mengecam serangan rudal tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan melaporkan bahwa serangan itu menyebabkan delapan kematian, termasuk tiga warga sipil, salah satunya anak-anak.
Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat AntarLayanan (DG ISPR) Pakistan mengonfirmasi bahwa rudal India menghantam tiga lokasi terpisah dan mengklaim telah menembak jatuh lima jet tempur India sebagai respons.
Islamabad menegaskan akan memberikan tanggapan militer yang tegas, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut di kawasan.
Konflik ini berakar pada perselisihan panjang mengenai wilayah Kashmir, yang telah menjadi sumber ketegangan antara India dan Pakistan sejak kedua negara memisahkan diri pada 1947.
Kashmir terbagi menjadi wilayah yang dikelola masing-masing negara, dengan Garis Kontrol sebagai pemisah yang kerap menjadi arena bentrokan.
Serangan seperti di Pahalgam memperburuk hubungan yang sudah tegang, terutama setelah India mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada 2019, sebuah langkah yang menuai protes keras dari Pakistan.
Respons internasional terhadap eskalasi ini pun mengemuka. Presiden AS Donald Trump menyebut situasi ini “memalukan” dan berharap konflik segera berakhir.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahaya konfrontasi militer antara dua kekuatan nuklir.
“Dunia tidak mampu menanggung konflik bersenjata antara India dan Pakistan,” ujar juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menyatakan dukungan untuk resolusi damai.
Di dalam negeri, pemerintah India menghadapi tekanan untuk menunjukkan sikap tegas terhadap ancaman teroris, terutama setelah serangan Pahalgam memicu kemarahan publik.
Polisi India telah menahan 175 orang di distrik Anantnag, Kashmir, sebagai bagian dari penyelidikan.
Sementara itu, Pakistan menyerukan investigasi netral oleh pihak internasional untuk mengklarifikasi tuduhan keterlibatannya, menegaskan bahwa mereka tidak mendukung kelompok teroris mana pun.
Dengan kedua negara kini berada di ambang konfrontasi militer, dunia menyaksikan dengan cemas perkembangan di kawasan.
Sejarah panjang konflik Kashmir, ditambah dengan kemampuan nuklir kedua belah pihak, membuat eskalasi ini berpotensi membawa dampak global.
Upaya diplomatik mendesak diperlukan untuk mencegah situasi memburuk, sementara masyarakat di wilayah perbatasan menghadapi ketidakpastian di tengah meningkatnya ketegangan militer. (tas)
Editor : Tasropi