RADARSEMARANG.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belum lama ini akhirnya angkat bicara terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vasektomi.
Adapun wacana kebijakan Vasektomi ini diusulkan oleh Dedi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) harus berhasil, tetapi tidak harus dilakukan dengan vasektomi.
"Kemiskinan itu satu, rumah. Dua, jaminan kesehatan. Tiga, jaminan pendidikan, dan yang keempat, jangan terlalu banyak anak. KB-nya harus berhasil," ujar Dedi dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Menurut Dedi, ada banyak alternatif lain yang lebih mudah dan tidak bertentangan dengan fatwa MUI. Ia menyebutkan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom bisa menjadi solusi yang lebih praktis.
"Kalau satu cara tidak diperbolehkan, ada alternatif lain. Tinggal mau atau tidak," tambahnya.
Namun, pernyataan ini terlihat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama warganet yang mengomentari video tersebut.
Baca Juga: Vasektomi Sudah Permanen, Kok Masih Ada Kabar Sang Istri Bisa Hamil? Begini Penjelasannya
Sebagian warganet mendukung gagasan Dedi, menyebut KB tidak boleh hanya menjadi beban perempuan. Sementara yang lain mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap diskriminatif terhadap keluarga miskin.
Seorang warganet @keys*****a mengatakan “Jujur saya kurang paham, vesektomi dg penggunaan pengaman emang sama? Jadi kang Gubernur jg harus agak hati2 dlm bertutur”.
“Jadi yg saya tangkap di sini itu di KB nya, bukan pd vasektominya. Ngobrol dg rakyat dan ahli itu lebih bagus, spy tak da salah paham. Sok Jabar maju geura”.
Tidak hanya itu saja, seolah dengan nada sindiran warganet @Is*****a memaparkan “Karena vasektomi di syaratkan, maka nanti kalo mau ambil bansos dibawa kondom bekasnya ya buat ALTERNATIF”.
Sebelumnya, MUI Jawa Barat telah menegaskan hukumnya vasektomi haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat ketat.
Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafei, menyatakan bahwa sterilisasi pria dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen, sehingga bertentangan dengan syariat Islam.
Di sisi lain, beberapa tokoh publik seperti Dokter Tirta juga ikut bersuara. Ia menegaskan bahwa memelihara fakir miskin adalah tugas negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dan bahwa KB tidak bisa dipaksakan.
Polemik vasektomi sebagai syarat bansos tampak masih terus bergulir hingga saat ini. Dedi Mulyadi tetap mempertahankan kebijakannya. Sementara MUI dan berbagai pihak meminta agar wacana ini dikaji ulang.
Editor : Baskoro Septiadi