RADARSEMARANG.ID - Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menerbitkan surat Inpres (Instruksi Presiden) tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Desa/Kelurahan yang telah ditandatangani sebelumnya pada tanggal 27 Maret 2025.
Surat instruksi ini telah disebarluaskan lewat laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg RI).
Berisi tentang upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa.
Untuk pemerataan ekonomi di seluruh daerah baik perkotaan maupun wilayah pedesaan menuju mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045.
Kementerian Pangan telah ditugaskan presiden untuk segera menjalankan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh penjuru negeri.
Dan mengkoordinasikan tugas dari para Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ditegaskan Presiden Prabowo
Presiden menghimbau dalam Inpres 9/2025 agar berbagai Kementerian terkait agar melakukan tugas bidang masing-masing dengan baik.
Ada enam instruksi penting yang diberikan Presiden Prabowo kepada seluruh pihak terkait, diantaranya adalah:
Pertama: mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua : membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage/pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
Ketiga: mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Pembasmian Anjing Liar di NTB Tuai Kontroversi, Kementerian Pertanian Lakukan Mediasi
Keempat: melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih melalui strategi program yang afirmatif, holistik, dan berkesinambungan.
Kelima: melakukan strategi percepatan (quick win) dalam rencana kerja kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan.
Keenam: melakukan pertukaran, pemanfaatan, serta integrasi data dan informasi antar K/L dan pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.
Mengenai pendanaan program ini, pada Inpres 4/2025 juga disebutkan bahwa pembentukan 80 Ribu Koperasi Merah Putih mengandalkan dana dari APBN, APBD, Anggaran Desa dan berbagai sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Source: Kementerian Pangan, Kemensetneg RI
Editor : Baskoro Septiadi