RADARSEMARANG.ID – Sebelumnya, PLN telah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025 lalu.
Dalam diskon tersebut pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk pemberian diskon tarif tersebut.
Dalam unggahannya di Instagram, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapakn kebijakan ini berkontribusi terhadap turunnya inflasi administered price (inflasi terhadap barang-barang yang harganya diatur oleh Pemerintah).
Sehingga secara keseluruhan inflasi Indonesia terkendali di angka yang rendah.
“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa terus berjalan,” katanya.
Dalam catatan Sri Mulyani, jumlah pelanggan yang menikmati diskon tarif Listrik yakni 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.
Pihaknya menambahkan untuk deflasi pada Februari 2025, dipengaruhi oleh diskon taif listrik.
Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 9,02 persen yoy, sehingga memberikan andil atau kontribusi terhadap nilai deflasi tahunan sebesar 1,77 persen.
Sedangkan dua komponen lainnya, yakni komponen inti dan komponen bergejolak (volatile), masih mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti, misalnya, masih mengalami inflasi sebesar 2,48 persen yoy.
Maka, meski secara keseluruhan ekonomi Indonesia mengalami deflasi, Amalia menyebut daya beli masyarakat masih relatif terjaga.
Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Inu Supriyanto, menyebut untuk saat ini belum ada informasi mengenai kemungkinan diskon tarif token listrik 50 persen kembali diadakan
"Belum ada tanda-tandanya. Itu kan semacam insentif fiskal juga untuk mendorong kegiatan ekonomi atau daya beli masyarakat," kata Inu, Senin (24/3/2025).
Namun, jika program tersebut kembali dijalankan, PLN akan senantiasai menjalankan arahan dari Pemerintah.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi