RADARSEMARANG.ID, Semarang- Pemerataan pendidikan merupakan salah satu program prioritas kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng.
Agustina kini tengah merancang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB Tahun 2025 agar lebih merata dan berkeadilan.
Agustina ingin semua anak di wilayah kepemimpinannya bisa bersekolah tanpa terkendala biaya. Oleh karena itu, Agustina menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) merancang formula agar siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, bersekolah di swasta.
Salah satunya menggandeng sekolah swasta untuk menerima siswa yang kurang mampu dengan beasiswa.
Kebijakan ini diambil karena berkaca pada temuan SPMB sebelum-sebelumnya, terkait adanya temuan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibanding dengan jumlah kelulusan.
Agustina, Wali Kota Semarang meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang untuk mengatur skema jika ada siswa yang tidak bisa sekolah di sekolah negeri, bisa sekolah di sekolah swasta khusus bagi warga yang kurang mampu.
“Nanti misal SPP-nya dibayar pemkot, tapi kan kita nggak bisa intervensi sekolah swasta. Saya minta ke kepala dinas untuk minta slot, biar bisa pakai beasiswa. Karena harus ada gotong royong dengan skema khusus ini,” terang Agustina di sela-sela acara Ngopi Bareng (Ngrobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang) di Grand Edge Hotel Semarang, Jumat (7/3) lalu.
Adapun program yang akan direaliasikan pada 100 hari bekerja sebagai wali kota adalah membuat iklim kondusif di SPMB tahun ini.
Menurut Agustina, kalau pemerintah hanya menghitung daya tampung sekolah negeri dibandingkan jumlah lulusan, dipastikan tidak akan cukup untuk menampung siswa yang ada di Semarang.
“Harus melibatkan sekolah swasta, kalau dilihat daya tampung dan jumlah lulusan tentu tidak sebanding,” lanjutnya.
Agustina meyakini bahwa ada solusi dari permasalahan tersebut. Menurutnya problem utama orang tua enggan ke sekolah swasta karena biaya yang mahal.
Di sini, lanjut dia, harus ada peran pemerintah, karena sekolah swasta juga menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.
“Saya yakin ada solusi, karena problemnya nggak mau di swasta karena kan mahal. Nah, sekolah swasta harus dijadikan mitra untuk menyelenggarakan pendidikan, salah satunya dengan beasiswa,” ujarnya.
Dinas Pendidikan, kata dia, akan melakukan penghitungan, serta pemetaan anggaran dan jumlah siswa kurang mampu yang nantinya bisa mendapatkan beasiswa di sekolah swasta.
Agustina memastikan jika anggaran yang dibutuhkan nanti tidak hanya diambil dari APBD Pemkot Semarang saja.
“Ini masih dihitung, kebutuhannya berapa, nanti tidak hanya dari APBD, tapi kita bisa nembung ke provinsi, pengusaha untuk CSR secara khusus yakni beasiswa,”tuturnya.
Agustina menegaskan jika prioritasnya adalah masyarakat miskin atau tidak mampu. Dirinya tidak ingin ada anak putus sekolah karena kesulitan biaya.
“Sekolah gratis yang sudah ada, kalau baik ya dilanjutkan, kalau kurang ya ditambal. Intinya nggak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto menjelaskan, pihaknya sudah merancang beberapa konsep untuk siswa yang kurang mampu namun tidak memiliki kesempatan di sekolah negeri.
“Ada petunjuk dari Bu Wali. Kalau nggak bisa masuk di negeri dan kurang mampu, bisa ke sekolah swasta dengan skema atau fasilitasi beasiswa,” ujarnya.
Bambang mengaku sudah melakukan pemetaan jumlah anak yang akan mendapatkan bantuan. Nantinya skenario bantuan tidak hanya berbasis dari APBD tapi juga diambil dari bantuan CSR. (den/zal)