RADARSEMARANG.ID - Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, awal tahun 2025 membuat gebrakan, dengan melakukan pemangkasan anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga, sebagai bentuk efesiensi anggaran.
Pada tahun 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN.
Kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur di tiadakan sebagai bentuk penghematan. Imbasnya, sejumlah kementerian dan lembaga yang mengalami pemotongan anggaran.
Salah satu Lembaga yang mendapat pemotongan anggaran adalah Badan Meteoroligi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Tak tanggung-tanggung, anggaran BMKG di pangkas hingga 50% lebih.
Anggaran BMKG di optong Rp 1,423 triliun atau sebesar 50,25% dari anggaran semula yakni Rp 2,826 triliun. Pemangkasan anggaran BMKG itu juga telah disetujui dalam rapat dengar pendapat (RPD) bersama Komisi V DPR pada 6 Februari lalu.
Pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ini memantik kekhawatiran akan kemampuan BMKG dalam mendeteksi bencana, khususnya akurasi info gempa-tsunami terancam menurun.
Karena pemangkasan anggaran itu berimbas pada alat operasional, misalnya ada hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia. Kondisi itu makin diperparah, karena usia alat-alat pendeteksi yang sudah uzur.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim,gempa bumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Dan jangkauan penyeberluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70%"ungkap Muslihuddin,Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG, di Jakarta, awal pekan ini.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyatakan pihaknya akan melakukan efesiensi pada sejumlah aspek di lembaga yang dipimpinnya, seperti operasional kantor penggunaan listrik dan AC, pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan daring dan menerapkan WFO dan WFA.
"Meski kami melakukan pengetatan anggaran, tapi kami tetap menjamin terlaksananya operasional layanan 24 jam dan secara terus menerus"klaim Dwikora.
Meski mendukung dan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait efesiensi anggaran, BMKG berencana akan mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden, demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana Geo-Hidrometerologi. (sls/bas)
Editor : Baskoro Septiadi