Warganet bereaksi karena Mendes Yandri menggunakan kop resmi Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi. Yakni, mengundang para aparat desa di Kramatwatu, Serang, Banten, untuk hadir di acara haul sang ibu, sekaligus peringatan Hari Santri dan tasyakuran.
"Dalam rangka memperingati Haul kedua almarhumah Hj Biasmawati binti Baddin (Ibunda Yandri Susanto), Hari Santri, dan Tasyakuran, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu," demikian isi surat tersebut.
Surat itu ditujukan kepada para kepala desa, sekretaris desa, para staf desa, ketua RT, RW, hingga Kader PKK dan Posyandu, bernomor 19/UMM.02.03/X/2024 dan bersifat penting.
Warganet pun bereaksi keras atas surat tersebut. Salah satunya disuarakan oleh Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Mahfud menegur keras Yandri Susanto, terkait penggunaan kop surat resmi kementerian untuk keperluan pribadi.
Surat resmi tersebut menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, lengkap dengan tanda tangan resmi Yandri dan stempel kementerian. Narasi di dalamnya menunjukkan kehadiran para undangan dalam kapasitas formal, meski acara tersebut jelas bersifat pribadi dan keluarga.
Sentilan Mahfud MD dilakukan dengan mengunggah foto surat kontroversial tersebut di media sosial. Melalui akun IG-nya, pada Selasa 22 Oktober 2024, Mahfud MD menulis:
"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian.”
Baca Juga: Ternyata Begini Awal Mula Titiek Soeharto Dilabeli Ibu Negara ke 8
Mahfud menggarisbawahi bahwa jika benar surat itu dikeluarkan untuk acara pribadi, maka tindakan tersebut keliru.
Ia menegaskan hal tersebut sebagai pelanggaran atau kesalahan pejabat publik.
"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi, tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," tulis Mahfud.
Ditunjuk menjadi Menteri Desa dan PDT, siapa sosok Yandri Susanto?
Pria kelahiran Bengkulu Selatan, 7 November 1974 itu terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PAN.
Dia mengawali karier internal di PAN bersama Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN).
Yandri pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BM PAN pada 2004-2006, sebelum akhirnya naik menjadi Sekretaris Jenderal pada 2006-2011.
Kemudian, dia didapuk menjadi Ketua Umum BM PAN untuk periode 2010-2015. Hingga akhirnya masuk ke dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menjadi Wakil Ketua Umum saat ini.
Sebagai anggota DPR RI, Yandri tercatat tiga periode menjadi wakil rakyat di Senayan, yakni 2012-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.
Yandri pernah terpilih menggantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 2022.
Di luar bidang politik, sarjana lulusan Fakultas Peternakan, Universitas Negeri Bengkulu itu pada 2009, pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan.
Kemudian, Yandri juga tercatat menjadi Manajer Direktur PT Solusi Plus (2004-2012) dan Direktur Utama PT Suplai Plus (2010-2012) (isk)