RADARSEMARANG.ID - Peristiwa G30S/PKI bagai luka yang menganga dalam catatan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia.
Peristiwa G30S/PKI ditandai dengan aksi penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal dan 1 Perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian mayatnya dibuang ke Lubang Buaya.
Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam hal ini menjadi dalang utama dibalik pembantaian tersebut yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965.
Dalam peristiwa G30S/PKI salah satu yang menjadi sorotan utama adalah peran Mayjend Soeharto yang saat itu juga menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Soeharto memainkan peran krusial dalam penumpasan G30S/PKI yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.
Sebagai Panglima Angkatan Darat, ia mengambil alih komando militer dengan cepat setelah peristiwa penculikan enam jenderal oleh kelompok yang mengklaim sebagai G30S/PKI.
Dalam waktu singkat, Soeharto memobilisasi pasukan untuk menanggapi pemberontakan tersebut, yang berujung pada penangkapan dan pembunuhan banyak anggota PKI.
Peran Soeharto dalam Penumpasan G30S/PKI
- Pengambilalihan Komando
Setelah mendengar berita tentang penculikan dan pembunuhan para jenderal pada malam 30 September 1965, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), segera mengambil alih komando untuk mengendalikan situasi.
- Operasi Militer
Soeharto memimpin operasi militer untuk menumpas pemberontakan. Ia mengerahkan pasukan untuk menguasai kembali Jakarta dan mengamankan instalasi-instalasi penting seperti stasiun radio dan gedung-gedung pemerintahan.
- Penangkapan dan Penumpasan
Di bawah komandonya, pasukan militer berhasil menangkap dan menumpas anggota-anggota PKI serta simpatisannya.
Operasi ini meluas ke berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan penangkapan massal dan eksekusi terhadap ribuan orang yang diduga terlibat dengan PKI.
- Propaganda dan Legitimasi
Soeharto juga menggunakan media untuk menyebarkan informasi tentang keterlibatan PKI dalam pemberontakan tersebut, yang membantu membangun dukungan publik dan legitimasi untuk tindakannya.
- Konsolidasi Kekuasaan
Setelah berhasil menumpas pemberontakan, Soeharto mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya.
Pada Maret 1966, ia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno, yang memberinya wewenang untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban.
Ini menjadi langkah awal menuju pengambilalihan kekuasaan penuh oleh Soeharto.
- Transisi Kekuasaan
Pada tahun 1967, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden, dan setahun kemudian, ia secara resmi menjadi Presiden Indonesia, mengakhiri era Sukarno dan memulai era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama lebih dari tiga dekade.
Editor : Baskoro Septiadi