RADARSEMARANG.ID, - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia dan UNICEF telah menyelenggarakan Forum Kebijakan Sosial Regional yang membahas tentang perlindungan sosial anak terhadap perubahan iklim.
Forum tersebut diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 November 2023, dengan dukungan ECHO dan pemerintah Kanada.
Adapun tema yang diangkat dalam forum itu bertajuk “Menuju Lingkungan Peka Anak dan Sistem Perlindungan Sosial Adaptif: Pencapaian dan Pemikiran ke Depan,”.
Tujuan dari forum ini adalah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan, terutama anak-anak, di Asia Timur dan Pasifik.
Dalam forum ini menyediakan platform untuk para pembuat kebijakan, mitra pembangunan, akademisi, dan pakar di bidang perlindungan sosial, gender, manajemen risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
Dengan adanya platform tersebut, diharapkan mereka dapat saling berbagi pengetahuan dan wawasan mengenai praktik-praktik terbaik.
Kemudian, forum ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu menciptakan platform untuk merefleksikan pencapaian regional, berbagi kasus dan pendekatan sukses dari Asia Timur dan Pasifik, serta mendorong peluang kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan.
Menurut Maliki selaku Wakil Menteri bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS mengatakan bahwa, dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan tingkat polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, sangatlah penting untuk berkomitmen terhadap perlindungan sosial adaptif.
Kemudian dia menambahkan, “Indonesia, yang sering menghadapi bencana, menyoroti perlunya perlindungan sosial yang responsif. Fokus kami sejalan dengan SDGs, yaitu memastikan manfaat dan pemberdayaan”.
“Melalui kolaborasi dan strategi inovatif, kami akan membentuk periode lima tahun ke depan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan akses yang setara bagi semua,” lanjut Maliki.
Perlindungan sosial, yang dianggap sebagai elemen fundamental pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan kelompok yang paling terpinggirkan.
Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik, angka kemiskinan anak masih tetap tinggi, dan situasi ini semakin memburuk akibat dampak pandemi COV-19 yang melanda.
Wilayah yang terkena dampak juga memiliki kerentanan terhadap bencana alam, sehingga dapat timbul ancaman bagi masyarakat yang paling kurang beruntung.
Selanjutnya, selama dua dekade terakhir ini pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem perlindungan sosial yang inklusif dan telah melakukan perbaikan yang signifikan.
Dengan demikian, Indonesia secara aktif telah mengimplementasikan Rencana Induk Mitigasi Bencana dengan komitmen yang tinggi terhadap kemampuan beradaptasi, terutama dalam menghadapi peningkatan bencana.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien.
Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Maniza Zaman, menyampaikan “Sangat menggembirakan melihat para pembuat kebijakan, praktisi, pakar, dan mitra pembangunan berkumpul dari seluruh kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk bertukar ide-ide inovatif dan pembelajaran penting”.
“Sistem perlindungan sosial harus merespons kebutuhan anak-anak, terutama ketika krisis iklim mengancam masa depan mereka dan bencana yang sering terjadi berisiko mengikis kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan hak-hak mereka,” imbuhnya.
Selanjutnya, bidang-bidang utama yang dibahas dalam forum regional ini meliputi:
1. Peran perlindungan sosial sensitif dan adaptif terhadap anak untuk meningkatkan akses terhadap layanan imunisasi, kesehatan, dan gizi.
2. Relevansi bukti dan data untuk memperkuat perlindungan sosial yang sensitif dan adaptif terhadap anak.
3. Pentingnya pencatatan sosial dan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi dan adaptif.
4. Perlindungan masyarakat terhadap guncangan akibat perubahan iklim melalui perlindungan sosial.
5. Pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan dan berdasarkan informasi risiko untuk sistem perlindungan sosial.