RADARSEMARANG.ID, - Penolakan masyarakat Bali terkait penyebaran nyamuk Wolbachia mendapat perhatian dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.
Menurut Netty, Pemerintah dianggap tidak transparan dan kurang sosialisasi tentang program penyebaran nyamuk Wolbachia.
Hal tersebut diungkapkan Netty pada Senin (20/11) Pukul 15:56 WIB, melalui laman resmi fraksi.pks.id.
Fraksi PKS yang merupakan Anggota Komisi IX DPR RI tersebut mengungkapkan bahwa, masyarakat menolak dan takut karena mereka belum mengerti.
“Apakah masyarakat sudah mendapat penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah tentang rencana penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia ini?" kata Netty.
Selanjutnya ia menuturkan, "Wajar jika masyarakat menolak dan takut karena mereka belum mengerti,” lanjut Netty dalam keterangan medianya, pada Senin (20/11).
Menurut info Kemenkes, penyebaran telur nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia, dilakukan guna menekan angka DBD yang ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti.
Selanjutnya menurut Kemenkes, bakteri Wolbachia yang dapat mengurangi virus dengue merupakan bakteri alamiah.
Dan Bakteri tersebut memang sudah ada pada 60 persen serangga, jadi bukan hasil rekayasa genetika.
Kemudian dari itu, berdasarkan penelitian, jika nyamuk dengan bakteri Wolbachia kawin dengan nyamuk Aedes Aegypti, maka bakteri tersebut dapat menekan virus dengue penyebab DBD.
Oleh karenanya, politisi PKS dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu ini, meminta pemerintah melalui Kemenkes memberikan penjelasan akurat, dan transparan tentang rencana tersebut.
Kemudian Netty menegaskan, “Masyarakat perlu tahu, apakah penyebaran telur nyamuk tersebut berbahaya atau tidak?".
"Apalagi saat ini sudah berkembang informasi bahwa ada hidden agenda di balik rencana tersebut. Pemerintah harus transparan dalam memberikan penjelasan,” tegasnya.
Politisi PKS ini meminta pemerintah agar menekan penyebaran kasus DBD melalui cara-cara yang ilmiah.
Selain itu, juga melalui cara-cara yang dipahami masyarakat, jangan justru menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran.
“Apalagi ini sudah memasuki musim penghujan maka potensi lonjakan kasus DBD itu sangat tinggi," ucap Netty.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa, setiap upaya penanganan kasus DBD harus diawali dengan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu oleh pemerintah.
"Penting adanya pelibatan para ahli dalam mengkaji rencana ini,” tambahnya.
Sementara itu, menurut Siti Fadilah Supari mantan Menteri Kesehatan mengatakan bahwa, “ini penelitian, ataukah implementasi program?”.
Keterangan tersebut diungkapkan pada unggahan video di channel YouTube miliknya, Siti Fadilah Supari Channel, pada Jum’at (17/11).
Kemudian ia mengatakan bahwa kalau penelitian mestinya Brin juga harus mendampingi.
Selanjutnya menurut Siti, kalau memang implementasi program, pasti harus ada kajian yang betul bahwa, yang diimplementasikan ini adalah lebih bagus daripada konvensional program.
Ia menuturkan, “Kalau saya, saya hanya membicarakan substansi saja karena pengalaman-pengalaman saya menghadapi hal-hal seperti ini selama 5 tahun menjadi Menteri Kesehatan dan 5 tahun menjadi Wantimpres”.
“Saya ingin masyarakat terlindungi, kalau ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab?”, tegasnya. (*/bas)
Editor : Baskoro Septiadi