RADARSEMARANG.ID, Batang - Para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa mengajukan pinjaman ke Bank dengan agunan surat keputusan (SK) pengangkatan. Tapi harus siap mengangsur sampai lunas.
Demikian dikatakan Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki saat serah terima SK pengangkatan 856 orang PPPK di Pendopo Kabupaten Batang. Mereka berasal dari formasi tenaga pendidik 813 orang dan 38 orang dari formasi tenaga teknis.
Namun ia berpesan, pinjaman uang ke bank hanya dilakukan jika ada kebutuhan mendesak. "Itukan intilan saja, manakala butuh. kalau ndak butuh, ya ndak usah disekolahkan (dijaminkan, Red) ke bank,” katanya.
Ia dengan nada guyonan, mengaku juga menjaminkan SK saat butuh uang yang mendesak dan dalam jumlah banyak. “Kalau saya setiap selalu butuh yo tak sekolahke. Sing penting tanggung jawab," ujar Lani.
Ia juga mengimbau kepada para PPPK dan ASN yang telah memiliki hutang di bank untuk selalu bertanggung jawab. Mau mengangsurnya sampai lunas. Menurutnya, hutang itu harus temonjo.
Kepada 856 orang yang telah menerima SK ia berpesan untuk menguatkan tanggungjawab. Karena sistem penggajian dan hak kewajibannya diatur dalam undang-undang manajemen ASN, yang harus dipahami dan dilaksanakan. "Saya harap untuk bisa meningkatkan kinerja dan meningkatkan etos kerja," jelasnya.
Lani juga menyebutkan, setiap tahun secara bertahap pihaknya mengusulkan formasi kepada MenPAN RB. Khususnya guru yang masih memiliki kebutuhan 1.500 tenaga pendidik.
"Kami masih kekurangan ribuan guru. Mudah mudahan dua tahun ke bisa terpenuhi semuanya,” imbuhnya. (yan/bud)
Editor : Baskoro Septiadi