Nelayan Batang Tolak Enam Kebijakan KKP

Agus AP • Dipublikasikan Selasa, 17 Januari 2023 | 17:05 WIB
Para nelayan saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Batang, kemarin.  (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Para nelayan saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Batang, kemarin.  (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Puluhan nelayan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Batang, Senin (16/1). Mereka menolak enam kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satunya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10 persen.

"Hari ini kita nggak demo bupati, tapi Kementerian Kelautan. Ada enam poin yang kami tuntut," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang, Teguh Tarmudjo yang memimpin demo.

Pihaknya menilai, penerapan PNBP hasil tangkapan sebesar 10 persen adalah kebijakan yang meresahkan nelayan. Nominal tersebut menurutnya tidak masuk akal.

Jika diterapkan, maka saat turun dari kapal, nelayan langsung dipotong 10 persen. Padahal setiap kali melaut, nelayan membutuhkan banyak biaya untuk perbekalan.

"Misalnya, jika pendapatan Rp 100 juta, lalu dipotong 10 persen artinya Rp 10 juta. Belum retribusi. Lalu, sekitar Rp 60 juta untuk perbekalan. Habislah," ujarnya.



Selanjutnya, para nelayan juga menolak sanksi denda administrasi 1.000 persen, menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).

Teguh juga meminta harga BBM untuk industri khusus nelayan di bawah Rp 10 ribu per liter. Atau kuota BBM subsidi ditambah. "Kalau masih ditolak, kami akan turun ke jalan terus," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet mengatakan, sudah pernah berkunjung ke KKP. Saat itu sudah menemui Dirjen Perikanan Tangkap KKP. "Tuntutannya sama, katanya iya, iya, tapi mana?," tegasnya. (yan/zal) Editor : Agus AP
NELAYAN PNBP nelayan Batang