BPK Periksa Penyelenggara Pelabuhan Batang

Agus AP • Dipublikasikan Jumat, 23 September 2022 | 17:38 WIB
Tim BPK saat mendatangi UPP Kelas III Batang pada Rabu (21/9). (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
Tim BPK saat mendatangi UPP Kelas III Batang pada Rabu (21/9). (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mendatangi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Batang pada Rabu (21/9). Diduga kedatangant im BPK tersebut terkait dugaan tagihan fiktif yang melibatkan PT Aquila Transindo Utama 9ATU) dan PT Sparta Putra Adhyaksa (SPA).

Rombongan BPK terdiri dari tiga orang. Datang dengan mengendarai Mobil Kijang Inova warna putih, nomor polisi B 2570 SXE. Masuk kantor UPP sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah beberapa jam melakukan pemeriksaan, sekitar pukul  14.00 WIB tim BPK keluar dari kantor didampingi salah satu karyawan UPP.

Saat awak media berusaha menanyakan keperluan mereka ke Kantor UUP. Tim BPK enggan menjawab dengan gambling. Salah satu perwakilan BPK yang tidak mau disebutkan namanya menegaskan, jika ingin mendapatkan keterangan bisa langsung ke kantor pusat di Jakarta, karena bukan kewenangannya. Intinya mereka sedang melakukan pengawasan dan pemantauan.

“Kalau mau konfirmasi bisa langsung dengan Pak Wahyu aja. Maaf kami masih ada agenda lagi di dermaga (pelabuhan khusus Batang),” ujarnya sambil berlalu.

Sementara itu, pihak Kantor UPP III Batang belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. Saat wartawan Jawa Pos Radar Semarang, mencoba menemui kepala kantor UPP, oleh petugas keamanan mengatakan pimpinan tidak berada di tempat, yang ada Pimpinan Harian.

Namun setelah awak media masuk ke dalam kantor, salah satu karyawan kantor yang lain mengatakan bahwa semua pimpinan tidak berada di tempat. Disebutkan mereka sedang berada di Jakarta.

“Mengenai kapan bisa ketemu, kami tidak bisa menjadwalkan. Karena kami tidak memiliki kontaknya,” ucap karyawan yang tidak mau menyebutkan namanya.

Diketahui, ada sebuah kasus di dalam UPP Kelas III Batang yang melibatkan PT ATU, selaku pengelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PLU Batang dengan  PT SPA. Salah satu karyawan PT ATU diduga melakukan tagihan fiktif. Karyawan tersebut telah menjadi tersangka dan kasusnya sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekalongan.

Imbas kasus tersebut, PT ATU mengadu ke Aparat Penegak Hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, LPSK hingga KPK, dengan dugaan adanya mafia pelabuhan di Batang. (han/zal) Editor : Agus AP
BPK RI