"Perda itu tidak efektif. Oleh itu kami akan gelar rapat kerja dengan memanggil Satpol PP selaku penegak Perda dan dinas terkait untuk meminta penjelasanya," kata juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Batang, M Zainudin.
Pihaknya kurang puas dengan jawaban Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki terkait perda tersebut. Tidak hanya itu, DPRD juga akan melakukan kunjungan kerja ke perusahaan atau pelaku industri yang memanfaatkan air tanah.
Zainudin pun menyakini Perumda Sendang Kamulyan atau PDAM Batang mampu mendistribusikan air baku ke perusahaan. Namun rumornya PDAM belum ada infrastruktur atau instalasi air baku yang masuk ke perusahaan.
"Saya tidak punya kepentingan dengan PDAM. Tapi pada saat kita konfirmasi secara informal, PDAM sebenarnya sanggup dan siap. Cuma belum ada mitra yang menggandeng," ucapnya.
Ia berharap, ada peran serta BUMD dalam pemanfaatan air baku untuk industri. Harus ada kebijakan yang diarahakan oleh pemkab. Karena konsekuensi munculnya larangan harus ada solusi oleh pemerintah.
Sementara itu, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengakui dalam Perda air bawah tanah memang belum efektif. Karena belum siapnya sumber air permukaan. Pada saat dilarang eksplorasi air bawah tanah untuk industri sementara air permukaan belum siap.
“Sehingga ke depan kita dorong untuk percepatan penyiapan air baku baik dari PDAM maupun bendungan," tegasnya. (yan/zal) Editor : Agus AP