Setelah meninjau kondisi bangunan, Komisi B menginginkan adanya percepatan pembangunan kembali. Agar kondisi bangunan yang tersisa tidak semakin parah kerusakannya.
"Mohon mulai besok pihak terkait memerintahkan rekanan untuk melanjutkan pengerjaan dari refocusing 2022. Bisa dilakukan dengan mendahului perubahan dengan pinjaman dari rekanan," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Batang, Nasikhin yang memimpin Kunker tersebut, Senin (6/6).
Progres pembangunan SD Wonosegoro 2 diperkirakan mencapai 25 persen. Namun pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang memutuskan sepihak, dengan persentase 12 persen. Hal itu dilakukan karena CV Amalia Rahman dianggap tidak kooperatif.
Selain itu, pengerjaan yang dilakukan kontraktor tersebut bisa merusak struktur bangunan yang tersisa. Karena seluruh mya tidak memiliki atap. Bangunan juga tidak bisa berfungsi akibat kontraktor asal Cimahi, Jawa Barat itu dianggap tidak bonafit.
Para siswa dan pengajar pun menjadi korban mangkraknya proyek rehabilitasi tersebut. Mereka kini mengungsi di gedung Madin Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar. Selanjutnya, Komisi B siap mengawal kelanjutan rehabilitasi itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang.
"Kami juga menyarankan agar tahun 2023 dilakukan pengangguran di penetapan untuk alokasi penyelesaian pembangunan sekolah itu. Disdikbud bisa mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran penyelesaian," tegasnya. (yan/web/bas) Editor : Agus AP