Perangkat Desa Bermasalah Belum Ditindak

Agus AP • Dipublikasikan Selasa, 20 Oktober 2020 | 20:27 WIB
Warga Desa Karangtengah Kecamatan Subah saat melakukan audiensi dengan BPD Karangtengah Kamis (15/10/2020) lalu. (Riyan Fadli/Jawa Pos Radar Semarang)
Warga Desa Karangtengah Kecamatan Subah saat melakukan audiensi dengan BPD Karangtengah Kamis (15/10/2020) lalu. (Riyan Fadli/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Warga Desa Karangtengah Kecamatan Subah menuntut salah seorang perangkat desa ditindak. Sebab ia diduga sudah melakukan sejumlah penyelewengan. Diduga ada tangan pihak tertentu yang terkesan melindungi oknum perangkat desa yang dimaksud. Warga mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengambil sikap dan berpihak kepada masyarakat.

Beberapa poin penting disampaikan oleh masyarakat. Di antaranya dana PBB yang menunggak Rp 254 juta. Uang tersebut diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dan baru dikembalikan Rp 198 juta. Berikutnya, program PTSL yang biayanya jauh di atas kesepakatan, mark up pembelian tanah desa pengganti yang terkena proyek SUTET, pungli kepada warga yang tanahnya terkena SUTET, pungli dana kematian dari bupati, dan pungli bansos kepada warga tidak mampu.

"Yang menyedihkan adalah pungli dana santunan kematian dari bupati Batang hanya diberikan sebagian. Kemudian bantuan sosial kepada pedagang kecil dan masyarakat tidak mampu sebesar Rp 1 juta tetapi oknum perangkat desa minta Rp 400 ribu dengan alasan untuk biaya administrasi," kata perwakilan warga, Rumanah.

Warga Karangtengah sudah beberapa kali melakukan demo. Tetapi belum ada ketegasan dari aparat untuk menindak oknum perangkat desa yang dimaksud.

"Kemarin kami sudah melapor ke bupati Batang dan gubernur Jawa Tengah, Alhamdulillah sudah mendapat respon," lanjutnya.

Program PTSL juga menuai masalah karena warga diminta membayar lebih banyak dari kesepakatan awal. Kesepakatan awal yaitu Rp 350 ribu. "Orang tua saya sendiri juga menjadi korban. Enam bidang diminta membayar 4 juta. Dan meskipun warga sudah membayar lebih tapi masih ada sertifikat yang belum jadi," lanjut warga lainnya, Ismun Faida.

Camat Subah Wahyu Setyo Oetomo saat dihubungi menjelaskan, pihak kecamatan Subah mendukung langkah masyarakat yang kritis. Karena bertujuan baik demi kemajuan desa. "Permasalahan di Desa Karangtengah sudah kami laporkan ke bupati Batang, Inspektorat dan Kejaksaan. Sudah ditindaklanjuti," tegasnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa tidak bisa memberhentikan perangkat desa yang dimaksud. Pihak kecamatan harus menunggu surat penetapan terlebih dahulu dari instansi berwenang. "Bukan kami melindungi tapi kami melangkah berdasarkan aturan yang berlaku," timpalnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Karangtengah Slamet Mugiono. "Meskipun kewenangan melantik dan memberhentikan perangkat desa ada di tangan kades, tapi kami bertindak sesuai aturan yang berlaku. Kami mohon kepada warga untuk bersabar dan mengikuti proses yang sudah berjalan," kata Slamet. (yan/ton/bas)

  Editor : Agus AP
Desa Karangtengah Berita Semarang