RADARSEMARANG.ID - Menjelang paruh pertama dekade 1960-an, Indonesia merupakan negara yang penuh gejolak, dengan berbagai kekuatan politik saling tarik ulur memperebutkan pengaruh.
Presiden Soekarno pada saat itu menerapkan konsep “Demokrasi Terpimpin”, sebuah sistem politik yang sangat sentralistik di mana kekuasaan terfokus pada sosok presiden.
Di bawah payung Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengedepankan gagasan "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai upaya menyatukan berbagai kekuatan bangsa yang seringkali berseteru tajam.
Pada masa ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi kekuatan utama di luar blok komunis Uni Soviet dan Tiongkok, dengan jumlah anggota yang digadang mencapai 3 juta dan jaringan organisasi underbow-nya seperti SOBSI, Pemuda Rakjat, Gerwani, serta Barisan Tani Indonesia yang menghimpun hingga puluhan juta simpatisan.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran pada kalangan tentara, khususnya Angkatan Darat, dan kelompok-kelompok Islam, yang khawatir atas kebangkitan komunisme di tanah air.
Stabilitas politik semakin diuji dengan berbagai krisis, mulai dari penurunan ekspor, inflasi yang sangat tinggi, hingga maraknya korupsi serta demonstrasi mahasiswa dan buruh.
Upaya Soekarno untuk mempertahankan kestabilan membiarkan militer masuk ke arena politik, sehingga terjadi persaingan tajam antara PKI dan Angkatan Darat.
Sementara itu, keterlibatan pihak asing, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet, membuka babak baru perang pengaruh global di Indonesia, di tengah memuncaknya Perang Dingin.
PKI pada era 1960-an layak disebut sebagai fenomena politik dunia. Setelah Peristiwa Madiun 1948 yang nyaris melumpuhkan organisasi ini, PKI reborn di bawah kepemimpinan generasi baru seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Njoto.
Aidit dkk. memilih tak lagi mengedepankan pemberontakan bersenjata, melainkan menempuh jalur politik massa—front persatuan, kemenangan parlemen, dan konsolidasi organisasi.
Strategi PKI yang “progresif-revolusioner” terlihat dalam upaya membangun jaringan luas hingga ke desa-desa, merekrut buruh, petani, pemuda, dan perempuan, serta menginisiasi berbagai organisasi sosial massa.
Dalam Pemilu 1955, PKI menjadi partai keempat terbesar setelah PNI, Masyumi, dan NU, bahkan merebut suara terbanyak di beberapa wilayah miskin seperti Yogyakarta.
Pertumbuhan ini membuat PKI menjadi partai yang sangat disegani dan sekaligus ditakuti oleh lawan politik, termasuk Angkatan Darat dan kelompok Islam.
Salah satu momen menarik adalah wacana pembentukan Angkatan Kelima—gagasan Aidit untuk mempersenjatai buruh dan tani layaknya tentara nasional sebagai respons terhadap konfrontasi Malaysia.
Gagasan ini didukung Sukarno sebagai konsep “Pertahanan Semesta” namun ditolak keras oleh Angkatan Darat karena dianggap membuka peluang pembentukan "militer PKI" dalam tubuh negara.
Dalam struktur militer Indonesia sebelum G30S, wajah-wajah utama yang berperan sangat penting adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letjen Ahmad Yani (Menpangad), dan Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra sebagai pejabat sementara setelah Ahmad Yani gugur—sebelum akhirnya Mayor Jenderal Soeharto tampil sebagai figur sentral selepas tragedi itu.
Peran Letkol Untung Syamsuri sangat menentukan, ia adalah Komandan Batalyon I Cakrabirawa—resimen pengawal istana yang bertugas menjaga Presiden Soekarno. Untung adalah figur yang memimpin langsung operasi malam 30 September 1965.
Keberadaan tokoh-tokoh seperti Kolonel Latief, Brigjen Supardjo, dan personel lain dari satuan-satuan di Jawa Tengah dan Timur seperti Batalyon 454 serta 530, menambah kompleksitas keterlibatan elemen militer dalam peristiwa ini.
Editor : Baskoro Septiadi