Warga blok 7 RT 06 RW 26 yang terdampak banjir menginginkan bisa menempati rumah dan lahan aset pengembang di blok 2 yang selama ini dibiarkan mangkrak. Sedangkan dewan mengusulkan dilakukan tukar guling lahan warga dengan aset pemkot.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pemkot tidak bisa membangun rumah bagi warga, karena warga Dinar Indah tidak terdampak program pemerintah. Meski demikian, Mbak Ita –sapaannya-- tetap berupaya agar warga bisa direlokasi.
“Karena lahannya kecil, idealnya memang pakai metode rusun. Bisa juga dibuat rumah deret jika lahan memungkinkan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.
Pemkot sendiri, sebelumnya sudah mengirim proposal ke Kementerian PUPR untuk membangun rusun. Namun rencana tersebut ditolak warga. Warga, kata dia, ingin tinggal di tanah milik pengembang yang ada di sekitar perumahan.
Namun kendalanya adalah tanah tersebut bukan milik pemkot, sehingga perlu ada diskresi dan perlu dilihat legalitasnya.
“Ada tanah pengembang, tapi kalau bukan lahan milik pemkot, harus dilakukan pemutihan atau memanggil pengembang, karena perlu ada diskresi,” tuturnya.
Penanganan banjir di Perumahan Dinar Indah Blok 7, lanjut Mbak Ita, juga sudah dirapatkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan stakeholder terkait. Ada beberapa poin yang menjadi kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Contohnya, Pemkot Semarang perlu melakukan evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pembenahan lingkungan.
“BBWS Pemali-Juana juga harus melakukan kajian normalisasi di Sungai Mluweh dan membuat bendungan atau kolam retensi. Tapi kajian ini prosesnya lama, kita harus pikirkan yang harus kita lakukan. Seperti pemasangan bronjong, karena warga Semarang, tentu harus diselesaikan,” katanya.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan, solusi relokasi warga Perumahan Dinar Indah Blok 7 agar terhindar dari banjir sebenarnya sudah disampaikan pada 2020 lalu. Idealnya, warga harus diajak duduk bersama terkait opsi yang diambil. Misalnya relokasi atau lainnya.
“Misalnya kalau relokasi dan dibuat rusun, apakah warga mau? Kalau mau berapa lama, kan rusun itu sewa, tidak bisa jadi hak milik,” tuturnya.
Opsi lainnya adalah tukar guling lahan. Namun tukar guling lahan harus dicarikan lahan milik pemkot untuk relokasi. Banjir di Perumahan Dinar Indah Blok 7, kata dia, setiap tahunnya membuat masyarakat resah.
Karena terjadi berulang sejak 2015 lalu. Apalagi wilayah tersebut merupakan cekungan, seharusnya dijadikan embung untuk mengendalikan banjir.
“Mekanisme tukar guling barang milik pemkot dan masyarakat memang ada. Saya pikir ini tidak bisa dibahas terlalu lama, karena sifatnya darurat,” tambahnya.
Jika memang opsi tukar guling akan dilakukan, Pemkot Semarang harus mengajukannya ke DPRD Kota Semarang agar dilakukan pembahasan. Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, opsi tersebut dinilai yang terbaik selain dibangunkan rusun.
“Kalau menunggu dibuat rusun tentu sangat lama, bisa memanfaatkan rusun lain yang ada untuk hunian sementara. Berapa warga yang mau direlokasi dan tinggal di rusun juga harus didata,” katanya. (den/aro)
Editor : Agus AP