RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 hanya mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS) sebesar Rp 149 miliar untuk SMA/SMK/MA dan SLB swasta se-Jateng. Rinciannya untuk SMA/SMK/SLB sebesar Rp 123 miliar dengan masing-masing siswa menerima Rp 500 ribu setahun. Sisanya Rp 26 miliar untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) yang setiap siswa mendapatkan Rp 150 ribu pertahun. Anggaran tersebut diperuntukan untuk sebanyak 623 ribu siswa se-Jateng.
Hal tersebut terungkap dalam Sarasehan "Menuju Bosda Jateng yang Berkeadilan" yang digelar DPW PPP Jateng di Hotel Kesambi Hijau. Anggota Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz menilai jumlah tersebut jelas sangat kecil dan masih belum menunjukkan keberpihakan terhadap sekolah swasta.
Mengingat untuk SMA/SMK Negeri, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran BOS sebesar Rp 1,7 triliun untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Jateng. Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maupun RAPBD Jateng 2020, Pemprov Jateng mengalokasikan dana BOS untuk siswa SMA/SMK/SLB negeri sebesar Rp 1,5 juta per siswa per tahun. "Jelas sekali ada ketimpangan besar, BOS swasta hanya Rp 149 miliar, sementara BOP totalnya mencapai Rp 1,7 triliun," katanya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng ini menambahkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jateng sudah disepakati penambahan BOS SMA/SMK/SLB swasta se-Jateng. BOS siswa SMA/SMK/SLB swasta disesuaikan dengan akreditasi sekolah, bila A tidak dapat anggaran. Akreditasi B hanya Rp 250 ribu siswa per tahun, dan Akreditasi C Rp 500 ribu per siswa per tahun. BOS siswa MA baik negeri maupun swasta sama yakni Rp 150 ribu per siswa per tahun.
"Kami mendesak minimal BOS disesuaikan dengan RPJMD yang sudah disepakati. Karena sekarang nilainya sangat kecil dan kesannya pemerintah hanya mementingkan sekolah negeri," ujarnya.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Jateng menyayangkan alokasi anggaran BOS yang jomplang antara sekolah negeri dan swasta tersebut. Padahal DPRD Jateng mendukung visi misi kebijakan Pemprov Jateng dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jateng. "Padahal swasta juga turut andil dalam mencerdaskan para siswa. Harusnya ada perhatian yang serius untuk meningkatkan SDM di Jateng," tegasnya.
Menurutnya, urusan pendidikan harusnya tidak ada disparitas antara negeri dan swasta. Karena semuanya berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jateng. Perlu kebijakan yang memihak, apalagi ini berkaitan peningkatan SDM dan masa depan generasi muda. "Harus ada keberpihakan, terutama untuk sekolah swasta yang selama ini justru hidup dari gotong royong masyarakat sendiri," tambah Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Syamsurie.
Sedangkan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Syamsudin Isnaini, mengatakan untuk BOS memang diperuntukkan operasional di sekolah. Pihaknya mengaku berkomitmen meningkatkan kualitas SDM di Jateng melalui pendidikan. "BOS swasta ini baru. Jadi ini menjadi komitmen Pemprov Jateng untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda. Selain itu, terkait BOS kami hanya sebagai pelaksana kebijakan," katanya. (fth/ida) Editor : Agus AP