alexametrics


Hakim Pengawas dan Kreditur Beda Pijakan Putusan

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Kuasa hukum termohon pailit perkara 32/Pdt. Sus-Pailit/2020/pn.smg, Agus Wijayanto menyampaikan keberatan dalam sidang rapat kreditur, Senin (29/3/2021). Hal ini karena antara hakim pengawas dan kreditur menggunakan pijakan putusan yang berbeda.

Ia menjelaskan, dalam proses perkaranya, terdapat tiga putusan. Hakim pengawas terdiri atas Bakri sebagai ketua majelis, Asep Permana dan Eko Budi Supriyanto sebagai hakim anggota menggunakan putusan ketiga. Salinan tersebut belum diterima oleh tim kuasa hukum termohon pailit. Sementara, tim kurator menggunakan putusan yang dilayangkan 16 Februari lalu. “Ini kan sangat lucu, pijakan yang dipakai dalam melaksanakan tahapan kepailitan berbeda,” ujarnya saat ditemui usai sidang.

Demi kepastian hukum, pihaknya meminta hakim pengawas untuk menunda tahapan sebelum ada kepastian pijakan putusan yang digunakan. Hal ini untuk meminimalisasi perkara yang akan timbul selanjutnya. Sebab, pihaknya masih mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA). “Pastinya jika ada kesalahan, klien kami akan melakukan upaya hukum dari perbuatan tersebut,” tegasnya.

Di satu sisi, Hanitiyo Satria Putra yang juga kuasa hukum termohon mempertanyakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang mengabulkan permohonan pailit tersebut. Padahal BH hanya sebagai penjamin utang anaknya yaitu AH, bukan debitur. Bahkan, utang AH senilai Rp 8,945 miliar tersebut telah dibayar dengan tiga sertifikat lahan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Akta Notaris dan dua putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut menyatakan tidak ada utang dari termohon kepada pemohon.

“Saya selaku kuasa hukum menyayangkan adanya permohonan pailit. Itu sama saja itikad baik klien kami diabaikan oleh majelis hakim. Klien kami tidak layak dipailitkan. Ini ada apa?” ujar Hanitiyo.

Terlepas dari hal itu, anak dari termohon pailit telah melakukan pembayaran kepada pemohon pailit melalui transfer bank. Hanya saja, identitas penerima berbeda dengan identitas pemohon pailit. “Selain itu, perlu kami jelaskan bahwa pemohon pailit dahulu pernah menjalani hukuman pidana terkait identitas palsu di PN Sleman,” ungkapnya.

Tim kuasa hukum termohon telah melayangkan klarifikasi terkait identitas yang sebenarnya dari pemohon pailit. Di mana pada persidangan pailit, pemohon, dan kreditur lainnya tidak pernah hadir dalam persidangan. Surat klarifikasi ditujukan kepada kuasa hukum pemohon, dengan tembusan ke pemohon pailit, hakim pengawas, Ketua PN Semarang. “Sampai saat ini belum ada tanggapan atas surat klarifikasi tersebut, padahal sudah dikirim dua kali,” imbuhnya. (ifa/sct/ida)

 

Artikel Menarik Lainnya

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya