Nilai Kebangsaan Jangan Luntur

98
SERAP ASPIRASI : Diskusi Kajian Ketatanegaraan dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang berlangsung di Aula Fikes UMMagelang. (DOK HUMAS UMMAGELANG)
SERAP ASPIRASI : Diskusi Kajian Ketatanegaraan dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang berlangsung di Aula Fikes UMMagelang. (DOK HUMAS UMMAGELANG)

RADARSEMARANG.ID, MUNGKID— Perkembangan zaman dinilai sebagai salah satu faktor penyebab lunturnya nilai-nilai kebangsaaan dan cinta tanah air. Untuk itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan harus terus ditingkatkan.

Hal itu menjadi salah satu materi dalam diskusi Kajian Ketatanegaraan dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMMagelang) kemarin. Acara yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) UMMagelang ini bekerja sama dengan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.

Di hadapan ratusan peserta, Dekan FH UMMagelang Dr Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH MHum, menyampaikan kegiatan mengambil tema ‘Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber segala Sumber Hukum Negara’. Diskusi ilmiah tersebut bertujuan untuk penyerapan aspirasi masyarakat di daerah berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Acara ini menjadi sangat tepat dengan keadaan negara kita saat ini. Melalui diskusi yang merupakan simbiosis mutualisme ini, dari pihak pemerintah melalui MPR mengharapkan adanya aspirasi dari masyarakat dan kami dari masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa akan menyampaikan aspirasinya,” jelasnya.

Diskusi ilmiah menghadirkan dua narasumber, ialah Ir Panggah Susanto MM (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI) dan Suharso SH (Praktisi Hukum Tatanegara UMMagelang). Panggah memaparkan tentang empat pilar negara Indonesia sebagai warisan pendiri bangsa. Sementara Suharso dalam materinya menyampaikan penataan sistem hukum dan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. (vie/sct/ton)