alexametrics

Dewan Soroti Penurunan Alokasi DID Pemkab Batang Tiap Tahun

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Batang – DPRD Kabupaten Batang soroti Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Batang. Tiap tahun, dana tersebut mengalami tren penurunan cukup signifikan. Karenanya, DPRD Kabupaten Batang pun merekomendasikan agar ada peningkatan alokasi DID tersebut.

“DID Kabupaten Batang tahun 2020 sebesar Rp 78,5 miliar. Namun sayangnya tahun 2021 DID turun menjadi Rp 26,24 miliar sedangkan tahun 2022 lebih drastis turunnya. Hanya sebesar Rp 7,84 miliar,” ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Batang akhir tahun 2021.

Menurunnya alokasi DID dari pemerintah pusat itu karena tahun 2020 dan 2021 kinerja beberapa item indikator DID menurun di banding tahun sebelumnya. Kabupaten Batang hanya dapat memenuhi tiga indikator kinerja dari total 21 indikator.

Baca juga:  DPRD Berikan Pendidikan Politik Santun pada Pelajar

Tiga indikator itu yakni, kemandirian keuangan daerah, SIKD dan peta mutu pendidikan. Sedangkan 18 indikator lainnya tidak bisa didapatkan. Indikator yang tidak memperoleh alokasi DID nilainya C, D, dan E.

Atas menurunnya DID pada tahun 2022 tersebut, Dewan merekomendasikan mulai 2022, Pemda harus terus bekerja keras. Agar 18 indikator yang belum memperoleh alokasi DID dapat bangkit. Menyamai komponen lainnya yang memang kinerjanya layak memperoleh penghargaan atau insentif dana dari pemerintah pusat.

“Untuk itu diperlukan roadmap yang jelas dan terukur berupa rencana aksi DID, untuk merebut dana insentif ini dari Kemenkeu lebih besar setiap tahunnya,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, kebijakan pengelolaan penggunaan anggaran belanja daerah harus tepat, terarah, efektif dan efesien. Arah kebijakan belanja tahun 2022 dan tahun 2023 direkomendasikan agar difokuskan dan diupayakan semaksimal mungkin. Supaya dapat memenuhi mandatory spending atau belanja-belanja yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar.

Baca juga:  Rekomendasikan Ambil Momentum Sektor Ekonomi yang Tumbuh

Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan fokus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Serta juga mengutamakan belanja produktif dengan tetap mempedomani prioritas dan fokus program kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD tahun 2022 dan perubahannya sebagai tahun akhir RPJMD,” terangnya. (yan/svc/bas)

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya