alexametrics

Kuasa Hukum Minta Polisi dan Jaksa Hentikan Kasus Pemidanaan Kwee Foeh Lan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Dugaan kasus kriminilisasi atau pemidanaan Kwee Foeh Lan yang dilakukan keponakannya sendiri Tan Jefri Yuarta harus dihentikan.

Permintaan tersebut diutarakan kuasa hukum Kwee Foeh Lan, John Richard Latuihamallo Senin (20/12), saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di Hotel Ciputra Semarang.

Dugaan kasus tersebut berawal dari Tan Jefri yang melaporkan bibinya sendiri ketika menjadi saksi atas persidangan kasus penggelapan sertifikat tanah di Jalan Tumpang nomor 5 Semarang, yang dilakukan ibunda Jefri, Agnes Siane. Tan Jefri, melaporkan Kwee Foeh Lan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

“Dalam putussan Pidana 256/pidb/2020/pn smg menerangkan, tidak ada keterangan palsu dalam persidangan. Selain itu, sudah ada putusan Peninjuan Kembali (PK). Harusnya kasus ini dihentikan. Klien kami malah dijadikan tersangka dan berkasnya sudah dikirimkan ke Kejari Semarang,” kata John Richard Latuihamallo.

Baca juga:  Keterangan Palsu Itu Kata Penyidik Bukan Kata Hakim

Sebenarnya, kasus yang menjerat Agnes Siane sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Apalagi pelaporan Jefri menggunakan akta hadiah masih tahap PK, seharusnya penyidikan tidak bisa dilakukan. Namun proses berlanjut, bahkan kliennya sudah berstatus tersangka.

“Putusan PN, PT, Kasasi, tak ada perihal keterangan palsu dalam catatan putusan apapun. Namun kasus ini tetap dilanjutkan, dasarnya apa?” keluhnya.

Selain itu, penyidik dianggap mengesampingkan beberapa putusan pengadilan hingga putusan PK untuk diserahkan. Selain itu, jika mengacu pada fakta material, dalam gelar perkara khusus di Bareskrim Polri Mei 2021, menyatakan penyidikan oleh penyidik di Polrestabes tidak ada cukup bukti.

Seharusnya kata dia, polisi dan jaksa untuk menghentikan kasus ini. Namun nyatanya kasus tersebut, kata John, tetap dipaksakan untuk dilanjutkan. Padahal hasil ekspos dari Kejati ini dipakai Kejari Semarang untuk menilai berkas perkara yang disodorkan penyidik sudah cukup bukti atau tidak.

Baca juga:  Kuasa Hukum Minta Kwee Foeh Lan Dibebaskan

“Setelah beberapa putusan hukum yang sudah keluar sampai saat ini, sertifikat yang menjadi hak dari kliennya belum dikembalikan. Malah ada upaya kriminilisasi dengan tuduhan keterangan palsu,” tuturnya.

Selain itu, ia mendesak Polda Jateng untuk segera memproses Agustinus yang sudah hampir 1,5 tahun kasusnya berhenti. Padahal tersangka lain dalam kasus penggelapan sertifikat sudah divonis 2 tahun penjara yakni Agnes Siane. “Penyidik disini harusnya mengusut tuntas Agustinus. Seharusnya penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan adil,” katanya.

Idealnya, penyidik harus menggunakan dasar keterangan di persidangan putusan Pidana 256/pidb/2020/pn smg dimana kliennya jadi saksi terdakwa Agnes Siane. Nah dalam keterangan Kwee Foeh Lan, keterangan yang diberikan adalah keterangan dari almarhum suaminya setelah menikah pada tahun 1967, tanah dan bangunan yang mereka tempati saat itu sudah ada.

Baca juga:  Santika Pekalongan Pastikan Kamar Bersih dan Steril

“Harapan kami Kejari Semarang bisa objektif, pelapor tidak punya hak. Tidak ada alasan juga secara hukum berkas perkara tersebut lengkap, harusnya penyidik dan ahli yang dihadirkan penyidik menilai bukti yang ada. Faktanya, putusan pengadilan tidak jadi acuan,” pungkasnya. (den/bis/ida)

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya