alexametrics

Lega, Inpres 2/2021 Jadi Amunisi Baru BPJamsostek

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang – Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat amunisi baru. Presiden Joko Widodo mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

Inpres ini menegaskan, seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia. Serta pegawai pemerintah nonaparatur sipil negara, dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Memaksimalkan pelaksanaan di lapangan, inpres ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan. Yakni 19 menteri, jaksa agung, tiga kepala badan termasuk ketua DJSN pusat, 34 gubernur, 416 bupati, dan 98 bupati/wali kota se-Indonesia.

Kepala BPJamsostek Magelang Budi Santoso mengaku gembira. Selama ini, BPJamsostek selalu tumpul jika masuk ke ranah pemerintah daerah (pemda). Ia berupaya agar pekerja yang tertulis dalam inpres tersebut benar-benar terjamin perlindungan sosial ketenagakerjaannya. Ia akan intensif berkoordinasi dengan pemda. “Sehingga apa yang sudah dianggarkan pemda untuk jaminan sosial tersebut, sesuai Inpres 2/2021 segera bisa direalisasikan demi perlindungan pekerja,”ungkapnya.

Baca juga:  BPJamsostek Berikan Beasiswa untuk 1.864 Anak

Sekarang, BPJamsostek percaya diri. Upaya penegakan kepatuhan bagi badan usaha (BU) atau pemberi kerja makin jelas. Jika membandel, Jaksa Agung siap memberi sanksi.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo akui, inpres ini sebuah kelegaan, sekaliguas pekerjaan besar. Jajarannya harus proaktif berkomunikasi dengan lembaga pemerintahan. Juga meningkatkan pelayanan berbasis digital. Tidak lupa,  sosialisasi masif juga perlu dilakukan. (bis/put/lis)

 

 

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya