alexametrics

Bupati Kendal Raih Penghargaan Posbindu dari Kemenkes

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KendalBupati Kendal, dr Mirna Annisa MSi kembali mendapat penghargaan. Kali ini dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Diberikan pada perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November lalu. Atas keaktifannya dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kendal.

Mirna mendapatkan Anugerah Tanda Penghargaan dari Menteri Kesehatan  (Menkes) Terawan Agus Putranto karena telah dalam menyukseskan Pos Binaan Terpadu  (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM). Yakni kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM. Diantaranya penyakit jantung, diabetes, kolesterol, penyakit paru-paru, asma, dan kanker.

Pemkab Kendal menempati peringkat pertama dari 15 kabupaten/kota lain di Indonesia yang menerima penghargaan yang sama.

Mirna mengaku selama dua tahun melalui Dinas Kesehatan Kendal (Dinkes) Kendal telah membentuk kader Posbindu di 286 desa dan kelurahan di Kendal. Di mana setiap desa atau kelurahan rata-rata ada 10 kader yang diambil dari ibu-ibu pengurus atau anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Mereka kami bina dan kami beri pelatihan melalui puskesmas tentang teknik melakukan tes tensi darah, cara mengambil sampel darah, pelatihan menggunakan alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan PTM,” kata Mirna kemarin (17/11/2020).

Tidak hanya pelatihan dan pembinaan saja. Mirna juga memberikan bantuan alat kesehatan. Yakni timbangan berat badan, pengukur gula darah, pengukur kadar kolesterol darah, asam urat, stetoskop dan sebagainya. “Semua desa mendapatkan alat kesehatan itu,” tuturnya.

Baca juga:  GP Ansor Sukseskan Kemandirian Ekonomi

Ide awal kenapa Mirna mendorong desa-desa untuk melaksanakan Posbindu PTM, karena banyak penelitian, angka kematian warga akibat didominasi faktor PTM. “Seperti serangan jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dan stroke,” jelasnya.

Jadi pihaknya ingin menggerakan Posbindu PTM setiap desa agar bisa mengantisipasi ini PTM di desanya sejak dini. Karena kebanyakan penyakit PTM ini tidak terdeteksi. Rata-rata baru ketahuan atau warga memeriksakan diri setelah timbul gejala yang berat.

Selain itu, menurut Mirna, pola hidup kurang sehat. Seperti jarang atau malas berolahraga, makanan-makanan cepat saji, goreng-gorengan dan sebagainya. Faktor ini yang menyebabkan tingginya risiko faktor PTM.

“Kami ingin membangunan warga di setiap desa memiliki kesadaran akan kesehatan diri dan keluarga. Sehingga mereka aktif cek kesehatan di desanya masing-masing secara gratis. Sehingga ketika ada gejala PTM bisa diantisipasi,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kendal Ferinando Rad Bonay mengatakan, program Posbindu PTM ini dilakukan sejak 2018 lalu. Di mana setiap desa memiliki kader Posbindu PTM yang dibina dan didampingi langsung oleh bidan desa dan puskesmas. Minimal sebulan sekali, setiap desa menggelar cek kesehatan.

Baca juga:  Unimus Tambah 1.090 Lulusan Baru

“Sasarannya adalah warga usia produktif, dari usia 15-59 tahun. Tapi rata-rata memang yang memeriksakan diri adalah warga lanjut usia (lansia). Karena mereka lebih rentan terkena penyakit karena imun tubuh mulai berkurang,” katanya.

Berhasil Jalankan Program Stop BABS

Selain Penghargaan dalam bidang Posbindu PTM, Kendal di hari HKN juga mendapatkan dua penghargaan lainnya dari Kemenkes. Yakni Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Diraih oleh Desa Kalibareng, Kecamatan Patean sebagai desa yang berhasil merubah perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pendekatan STBM.

Satu penghargaan lainnya diraih oleh Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal. Sebagai desa/kelurahan Natural Leader STBM. “Dua desa  tersebut juga menerima penghargaan dari Menkes pada HKN 2020,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal Ferinando Rad Bonay.

Dua desa tersebut dinilai berhasil menjalankan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau ODF (Open Defecation Free). Ferinando menyebutkan, program Stop BABS telah dilaksanakan sejak 2016 silam. “Hingga kini kendal sudah berhasil 100 persen, melalui program jambanisasi atau pembangunan jamban,” katanya.

Tercatat, dari 2016 ada sekitar 170 ribu kepala keluarga (KK) belum memiliki jamban. Mereka banyak yang melakukan BABS di sungai, kebun dan lainnya. Hal tersebut menurutnya berdampak pada kesehatan masyarakat.

Baca juga:  Menaker Pantau Pencairan BSU di Pabrik Garmen

Kemudian dilakukan gerakan pencanangan ODF sejak 2016. Di mana warga yang tidak mampu diberi bantuan membangun jamban. Sumber bantuan dari pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kendal, bantuan dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Ada juga program pinjaman lunak dari perbankan dan koperasi simpan pinjam.

“Sudah banyak sekali bantuan WC. Pada 2018 program pencanangan ODF berhasil. Bahkan hingga 2019 lalu tersisa 36 ribu KK. 2020 ini  karena ada pandemi, jadi bantuan jamban dialihkan untuk penanganan Covid. Tapi masih berjalan, tinggal tersisa 35 ribu KK yang belum memiliki jamban,” tandasnya.

Meski pembangunan jamban belum tuntas, tapi program ODF di Kendal dianggap selesai. Sebab warga yang belum memiliki jamban mau berbagi atau sharing WC. “Sehingga tidak ada lagi warga yang BABS,” jelasnya.

Gencarnya sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Kendal tidak BABS. Mereka sadar bahaya BABS dapat membahayakan kesehatan mereka. Seperti muntaber, penyakit kulit, TBC  dan penyakit berbahaya lainnya.

Sementara Bupati Kendal dr Mirna Annisa menambahkan, penghargaan dari Kementerian Kesehatan ini tentu karena peran serta masyarakat. (adv/bud/zal)

 

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya