alexametrics

Pemkab Demak Monitoring Penggunaan Dana Desa

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Pemkab Demak melakukan monitoring penggunaan dana desa (DD). Diantaranya untuk  penanggulangan pandemi Covid-19.

Wakil Bupati Joko Sutanto mengatakan, Undang-Undang telah mengamanatkan pemerintah desa (pemdes) agar lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa, termasuk dalam pemakaian DD tersebut.

Nah, secara khusus, selama masa pandemi ini, DD diperuntukkan bagi penanggulangan bencana,” katanya.

Antara lain, untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan lainnya.

Sebanyak 243 desa di Kabupaten Demak telah melaksanakan DD itu, tanpa mengesampingkan standar protokol kesehatan (prokes). “Kami imbau bagi kepala desa (kades), jika masih ada sisa dana desa agar tetap mengalokasikannya untuk paket padat karya tunai,” ujar Wabup Joko.

Baca juga:  TNI Rela Jadi Kernet Tukang Batu

Hal itu, kata dia, melalui padat karya tunai, masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan fisik. Dengan demikian, mampu meningkatkan perekonomian warga serta menekan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

“Juga wajib diingat bahwa, besarnya dana yang dialokasikan untuk desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa pun harus jelas dan transparan,” katanya.

Para kades, kata Joko, lebih berhati-hati dan cermat serta amanah mengelola DD tersebut. Para camat juga dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemdes di wilayah masing-masing sebagaimana diamanatkan UU Desa.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Fathan Subchi mengatakan, DPR terus mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas pengalokasian, penyaluran hingga pertanggungjawaban DD itu.

Baca juga:  Tekan Stunting, Pemkot Semarang Luncurkan DASHAT

“Arah kebijakan DD pada 2021 antara lain mereformulasi pengalokasikan dan penyaluran DD melalui penyesuaian porsi, metode perhitungan serta penguatan kinerja,” terangnya.

Selain itu, mendukung pemulihan ekonomi desa melalui program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Termasuk sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui BUMDes,” ujar Fathan.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap DD secara nasional, realisasi penyerapan 2020 dari pagu anggaran Rp 71,19 triliun baru terealisasi Rp 54, 30 triliun atau 76,3 persen. (hib/zal/bas)

 

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya