alexametrics

Dorong Perlawanan Melalui Uji Materi ke MK

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)  berpotensi sangat merugikan kaum buruh dan pekerja (wong cilik). Sebaliknya, UU tersebut lebih memperkuat dan menguntungkan kaum pemodal semata. Kaum buruh dan pekerja, berada pada posisi sangat lemah. Yakni, hanya dijadikan sebagai alat dan objek produksi semata.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Tengah, Kholik Idris, dalam siaran persnya yang diterima redaksi Radar Semarang, Rabu (7/10/2020).

Kata Kholik, bukti marginalisasi sistematis terhadap kaum buruh dan pekerja adalah dimunculkannya aturan/ketentuan dan pasal-pasal, di mana perusahaan sangat mudah mem-PHK, dengan alasan  normatif dan subjektif, seperti demi kepentingan “efisiensi”.  UU Ciptaker juga berpotensi membuka pintu sebebas-bebasnya bagi masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA)  karena tidak lagi mencantumkan adanya syarat yang ketat harus memiliki derajat kompetensi tertentu.

Baca juga:  Tarik Pejuang Sipil Gabung Legiun Veteran

Terkait hal itu,  Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Tengah bisa memahami kekecewaan kaum buruh dan pekerja. Untuk itu, Partai Demokrat berada dalam posisi berpihak bersama wong cilik.  “Partai Demokrat tegas menolak UU Ciptaker yang nyata-nyata makin merugikan dan melemahkan rakyat kecil. Karena bagi kami,  jeritan hati, aspirasi dan harapan rakyat adalah Perjuangan Demokrat,” kata Kholik Idris.

Kendati demikian, ia tetap  mengajak bahwa penolakan terhadap RUU Ciptaker tetap dijalankan secara konstitusional, juga penuh  kematangan. “Untuk itu, kami mendorong kepada elemen masyarakat untuk segera melakukan perlawanan hukum, dengan berbondong-bondong  mengajukan  judial review (uji materi) ke MK.” Harapannya, kaum buruh/ pekerja (wong cilik) bisa kembali menemukan keadilan yang sesungguhnya. (*/isk/bas)

Baca juga:  Enam Awak Mobil Tangki Umroh Gratis

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya