alexametrics

Dewan Sorot Sarpras E-KTP hingga Infrastruktur Jalan

DPRD Gelar Rapat Paripurna Bahas RAPBD Perubahan 2020

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – DPRD Demak menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Rapat paripurna dilaksanakan secara virtual. Dipimpin langsung Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet. Dihadiri Wakil Ketua DPRD Maskuri, Zayinul Fata dan Nur Wahid. Hadir juga Bupati Demak HM Natsir, Wabup Joko Sutanto dan Sekda dr Singgih Setyono. Para ketua fraksi hadir dalam ruang sidang. Sedangkan, para anggota DPRD menyimak di ruang komisi masing-masing.

Dalam paripurna itu, beragam aspirasi disampaikan melalui juru bicara fraksi masing-masing.  Fraksi PDIP misalnya berpandangan, bahwa Pemkab Demak perlu menambah sarana prasarana. Diantaranya mesin percetakan KTP elektronik. Selain itu, pemkab diminta lebih tegas dalam penegakan perda. Khususnya perda SOTK dan pilperades.

Inspektorat juga menjadi sorotan. Dewan minta inspektorat tegas dalam menjalankan tugasnya. Utamanya penanganan refocusing anggaran.

Baca juga:  SMPIT Harapan Bunda Suntik Vaksin Dosis Kedua

“Kemudian, terkait dengan sekretaris desa PNS yang sudah pensiun diangkat lagi menjadi Pj sekdes yang mestinya diangkat Pj dari perangkat desa yang lain,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Badarodin.

Sementara Fraksi PKB memberikan masukan agar pemkab menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Demak. Selain itu, pemkab supaya selama masa pilkada tidak melemah lantaran menunggu kebijakan bupati terpilih. Dengan demikian, ekonomi tetap berjalan dengan baik.

“Berdasar kajian dan analisis FPKB, bahwa Demak bisa dikembangkan sebagai kota religi maupun wisata mangrove yang dapat menghadirkan jutaan wisatawan,” papar juru bicara FPKB, Parsidi. Adapun, fraksi fraksi lain, seperti Fraksi Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP,  maupun Fraksi Demokrat-PAN, juga menyoroti banyak hal secara umum terkait pembangunan lainnya.

Menanggapi pandangan fraksi fraksi tersebut, Bupati HM Natsir menegaskan bahwa semua telah dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. “Terhadap pelayanan KTP, kami telah menambah sarana dan prasarana mesin cetak di 14 kecamatan,”ujarnya. Pun, terkait dengan penegakan perda, pemkab telah menyosialisasikanya ke masyarakat.

Baca juga:  Lima Pegawai KUA Kecamatan Tirto Positif Covid-19

“Untuk refocusing anggaran, telah dilakukan pendampingan sejak awal. Mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan,” katanya.

Soal sekdes PNS pensiun pada usia 58, tetap jalankan tugas sebagai perangkat desa dalam jabatan sekdes non PNS hingga usia pensiun perangkat desa sesuai SK pengangkatannya.  Ini sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020.

“Untuk infarstruktur jalan kita tuntaskan. Jalan Onggorawe-Mranggen sudah dianggaran dalam DAK namun terkendala refocusing dan kami usulkan lagi 2021,” terang bupati.

Soal ekonomi, pemkab tiap tahun telah menyusun rencana kerja pemerintah daerah berdasar indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). “Pemkab juga sependapat dengan peningkatan mutu layanan sarana prasarana wisata di Demak,”imbuh bupati.

Baca juga:  Pakai BRIVA Pembayaran PBB Online Mudah

Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, terkait raperda APBD Perubahan 2020 ini diakui nuansanya berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Sebab, tahun ini banyak hal yang harus dibahas terkait penanganan virus korona. Menurutnya, RAPBD Perubahan ditergatkan dapat disahkan September ini.

“Virus korona turut merubah apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Harus ada refocusing sejak Maret lalu. Tentu, untuk APBD perubahan ini pada prinsipnya bukan mengembalikan lagi anggaran yang di-refocusing sebelumnya, tetapi bagaimana organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk Gugus Tugas  bisa lebih fokus menangani korona sesuai tugas fungsi masing masing,”ujar Slamet.

Misalnya, Dinas Sosial bisa berkonsentrasi bisa menangani jaring pengaman sosial. Pun, dinas lain seperti Dinas Perdagangan dapat menangani ekonomi UMKM yang terdampak korona. (hib/zal/bas)

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya