Berdayakan Pemuda, Segera Sahkan Perda Kepemudaan

235
Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid S.Pd.I

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Meski di tengah pandemi covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah akan segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan. Ini merupakan perda inisiatif dewan dengan leading sector Komisi E DPRD Jateng.

Melalui perda kepemudaan ini, DPRD Jateng mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk memberdayakan kaum muda di Jawa Tengah. Sekaligus mengimplementasikan amanat Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid S.Pd.I mengakui penyusunan perda kepemudaan di Jawa Tengah sebetulnya terbilang terlambat. Karena UU-nya sudah diberlakukan sejak tahun 2009. Harusnya setahun atau dua tahun setelahnya, di-breakdown kebijakannya menjadi perda. Bahkan bisa diimplementasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), hingga rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) maupun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Untuk itulah, dewan berinisiatif mendorong perda kepemudaan ini segera direalisasikan. Dengan begitu, pembangunan dan pemberdayaan pemuda di Jawa Tengah memiliki payung hukum yang jelas termasuk dalam penganggarannya,” kata politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Diakuinya, karena tidak adanya perda kepemudaan, anggaran pemuda sejauh ini yang berjumlah Rp 29 triliun, lebih banyak untuk pengembangan olahraga. Hanya 0.10 persen yang digunakan untuk pembangunan pemuda secara umum. Berarti sekitar Rp 100 miliar setahun. “Meski begitu, untuk tahun 2020 yang diliputi era pandemi covid-19, total anggaran tersebut dipangkas hampir separuhnya sendiri,” katanya.

Dengan adanya perda, Pemprov Jawa Tengah akan memiliki rencana strategis (Renstra) atau model membangun pemuda Jawa Tengah, baik dalam tataran konsep, penyadaran, pemberdayaan dan pembangunan kepemudaan. Praktiknya memaksimalkan pemuda, minimal bisa survive dan produktif untuk dirinya sendiri.

“Perlu dipahami, kelemahan pemuda jika tidak diperhatikan serius, bisa mengarah ke hal-hal negatif, mulai dari terjerat narkoba, kenakalan, hingga pernikahan dini. Karena itulah, perlu memberdayakan pemuda dengan memberikan pelatihan, pengembangan kewirausaahan, kepemudaan, sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara,” tuturnya.

Ketercapaian penyusunan perda kepemudaan ini, sudah sampai pada penyusunan draft naskah akademik untuk menjadi rancangan peraturan daerah (Raperda). Selanjutnya akan disosialisasikan ke masyarakat dan studi keluar daerah untuk mencari perbandingan serta menampung masukan yang terkait local wisdom Jawa Tengah. Selanjutnya, Komisi E akan mengambil simpulnya yang dikembangkan dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Sejauh ini, Kota Semarang dan Kabupaten Tegal yang sudah memiliki perda kepemudaan. Sudah seharusnya seluruh kabupaten/kota memiliki perda kepemudaan,” katanya.

Dia menjelaakan, Bappenas tahun 2017 sudah membuat standar indeks pemuda tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Dan tahun 2018 melakukan launching, hasilnya Jawa Tengah berada pada peringkat 11. Tertinggi Jogjakarta yang telah memiliki perda dan menyediakan fasilitas jauh lebih lengkap untuk kaum muda berkreasi dan berkarya. “Karena itulah, harus dibikinkan perda, sehingga peringkatnya bisa jauh lebih baik lagi secara nasional,” jelasnya.

Dengan perda kepemudaan ini, tentu akan mendorong Pemprov Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah untuk menyediakan fasilitas bagi kaum muda, seperti gelanggan pemuda, meningkatkan kewirausahaan kaum muda dan lainnya.

“Kami telah melakukan kajian dengan tim ahli dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas PGRI Semarang (Upgris) dan lainnya. Hal ini untuk lebih dalam menggali urgensi perda kepemudaan. Termasuk melakukan studi banding,” jelasnya.

Raperda ini sebenarnya sudah diusulkan sejak 2019 lalu. Bahkan, Februari 2020 sudah memasuki tahap pembahasan bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OPK). Saat ini, draft dan naskah akademik sudah matang. “Kami telah mengajukan juga ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Tengah untuk proses menjadi Raperda dan Perda,” tandasnya.

Jangan Sampai Pemuda Menganggur

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi pemimpin masa depan akan berada di tangan kaum muda.

“Dengan perda ini, regulasi pemerintah dalam memberdayakan kaum muda semakin kuat,” kata Kepala Bidang (Kabid) Kepemudaan Disporapar Jawa Tengah, Sulistyo Yuli Utomo kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurut UU 40 tahun 2009, pemuda adalah generasi yang rentang usianya antara 16-30 tahun. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pemuda adalah generasi dengan rentang usia 16-60 tahun. “Tapi kita tetap mendasarkan dengan UU yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Berdasarkan naskah akademik tahun 2018, jumlah pemuda di Jawa Tengah adalah 7,84 juta jiwa atau 22,7 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang sebesar 32 juta. Dari 7,84 juta jiwa tersebut, angka partisipasi sekolahnya atau yang mengenyam pendidikan hanya 0,45 persen. Sedangkan pemuda yang bersekolah di perkotaan sebesar 28,90 persen dan yang di pedesaan 21,48 persen. “Meski begitu, sebaran pemuda terbanyak di pedesaan dan banyak yang tidak bersekolah,” katanya.

Melalui perda kepemudaan ini, pemerintah diamanatkan untuk membangun pemuda yang beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demoktratis, bertanggung jawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Apalagi di Jateng masih ada 14 daerah yang berada pada zona kemiskinan yang masih perlu digarap secara intensif, termasuk pemudanya. Di antaranya Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sragen, Blora, Rembang, Grobogan, Demak, Pemalang, Brebes, dan Kabupaten Wonosobo.

Karena itulah, pengembangan pemuda selaras dengan pemberantasan kemiskinan. Meliputi, pelatihan, pendampingan, pengkaderan, forum kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan, pengembangan kepeloporan, bantuan akses permodalan, pemagangan dan promosi hasil kewirausahaan

“Pemuda jangan sampai menganggur. Karena menganggur akan menimbulkan dampak sosial negatif. Tidak ada gunanya dilatih kalau tidak mempunyai jiwa kewirausahaan. Karena itu, kegiatannya tetap akan lebih bervariasi untuk mendorong pemuda berinovasi dan berwirausaha. Dengan begitu, pemuda bisa mempengaruhi lingkungan lebih sejahtera,” jelasnya. (ida/adv/bas)





Tinggalkan Balasan