Rawat Keutuhan Bangsa, Mas Bram Tolak RUU HIP

Mas Bram (dua dari kanan) memberikan sosialisasi 4 pilar MPR RI sekaligus menyerahkan bantuan pemerintah untuk pembangunan/rehabilitasi dan sarana prasarana pendidikan di Magelang dan Purworejo  Sabtu (27/6/2020). (Istimewa)

RADARSEMARANG.ID, Magelang – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus menunai kontroversi. Bahkan, anggota Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat Bramantyo Suwondo M tegas menolak RUU tersebut. Hal itu disampaikan saat dirinya memberikan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Magelang.

“Sikap Partai Demokrat menolak RUU HIP. Sikap ini sejalan dengan tuntutan sebagian besar elemen rakyat Indonesia,” katanya  Sabtu, (27/6/2020) di rumah makan Bu Tatik Magelang.

Mas Bram, sapaan akrab Bramantyo Suwondo M, menyampaikan secara filosofi rumusan RUU HIP lemah. Kata dia, tidak layak. Sebab secara sosial tidak etis di tengah rakyat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. Sementara partai pendukung pemerintah, membahas RUU yang jelas-jelas mendapat penolakan keras dari rakyat.

Menurutnya, masih banyak persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan yang terjadi saat ini dan perlu mendapatkan perhatian lebih. “Sebaiknya, pemerintah lebih fokus pada isu-isu kesejahteraan, penegakan hukum, dan penguatan rasa nasionalisme. Tidak malah melakukan tindakan dan mengeluarkan aturan atau kebijakan yang dapat menimbulkan kontraksi sosial dan perselisihan di masyarakat,” sentil pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu.

Dalam sosialisasi yang dihadiri 150 peserta, Mas Bram menyampaikan materi 4 pilar MPR RI. Meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan bhinneka tunggal ika. Sosialisasi ini sudah ke tiga kalinya dilaksanakan di dapil Jateng 6 sejak ia dilantik sebagai anggota MPR periode 2019-2024.

Sosialiasi ini diyakini penting untuk membentengi diri di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi. Ia melihat, kehidupan modern juga memberikan pengaruh buruk kepada generasi muda bila tidak disikapi dengan bijaksana. Seperti makin memudarkan rasa nasionalisme dan kurangnya wawasan nusantara. “Ini jadi tantangan terbesar bangsa ini,” tandasnya.

Padahal reformasi 1998 membawa perubahan besar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tujuan dan cita-cita reformasi seperti pemberantasan KKN, supremasi hukum, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat masih belum terwujud. Pada kesempatan ini,  dia juga menyalurkan bantuan pemerintah untuk rehabilitasi atau pembangunan dan sarana prasarana pendidikan kepada 9 sekolah di Kabupaten Magelang dan Purworejo. Bantuan tersebut merupakan usulan dia sebagai anggota Komisi X DPR RI. (put/lis/bas)





Tinggalkan Balasan