alexametrics

Menteri Ketenagakerjaan Pastikan Industri Jalankan Protokol Kesehatan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Penerapan protokol kesehatan untuk menyambut era new normal telah dilakukan kalangan industri di Jawa Tengah. Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziah Jumat (19/6/2020), langsung memastikan penerapan tersebut di perusahaan Bina Busana Internusa (BBI) Group yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW), Kota Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Ida mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan di dalam pabrik yang bergerak di bidang garmen ini. Mulai dari physical distancing antar karyawan, ketersediaan tempat cuci tangan, dan hand sanitizer, pengecekan suhu badan dan lainnya. Juga pemberian bantuan berupa vitamin bagi para tenaga kerja di perusahaan tersebut.

“BBI Group memiliki tiga pabrik di Semarang, yakni Apparel One Indonesia I dan II, dan BBI sendiri. Dengan total karyawan sebanyak 6.600, 70 persennya adalah wanita,” kata CEO BBI Group, Daniel Tirta Kristiadi.

Saat pandemi ini, lanjut Daniel, perusahaan tetap beroperasi 100 persen. Bahkan tidak ada karyawan yang dirumahkan, hak karyawan seperti gaji, tunjangan diberikan secara full dan diberikan tepat waktu.

Baca juga:  Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Pertanggungjawaban APBD 2021

“Kami tetap berhati-hati sejak tiga bulan lalu. Protokol kesehatan pencegahan virus korona kita lakukan secara ketat. Saat ini menjadi motivasi karyawan karena masih bisa bekerja dan perusahaan bisa beroperasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ida Fauziah menjelaskan, saat ini perekonomian mulai bangkit setelah dihantam pandemi. Ia mencontohkan saat perjalanan ke Semarang, sempat transit ke rest area dan melihat makanan yang disajikan masih fresh.

“Meski tidak seramai biasanya, ada tanda perkonomian mulai membaik. Kita tidak tahu kapan pandemi akan usai. Bahkan WHO pun tidak bisa memprediksi. Sampai sekarang juga belum ada obat yang ditemukan. Namun kehidupan tidak boleh berhenti dan produktivitas tetap harus terjaga,” ujarnya.

Menurut Ida, kondisi saat ini tidak ada pilihan lain, selain beradaptasi dengan Covid-19. Ia menegaskan cara tersebut bukan berarti menyerah dengan adanya pandemi, tapi bagaimana cara kehidupan agar kembali normal. Tetap produktif namun juga aman.

“Ada sebagian perusahaan yang belum bisa beroperasi, misalnya terhambat suplai bahan baku atau yang lainnya. Bahkan ada perusahaan yang memilih merumahkan sampai mem-PHK karyawan sebagai pilihan terakhir,” tambahya.

Baca juga:  Guru BK Perlu Dibekali Konseling Multicultural

Dari data yang dimiliki Kementerian Ketenegakerjaan, sampai 27 Mei 2020, sektor pekerja formal yang dirumahkan ada di angka 1.058.284 orang. Sementara pekerja sektor formal yang di PHK berjumlah 380.211 pekerja. Ditambah tenaga kerja terdampak Covid-19 di sektor informal sebanyak 318.959 pekerja. Total pekerja atau buruh yang dirumahkan selama pandemi ini mencapai 1.757.464 orang.

Adanya aturan Undang-Undang tentang pembayaran gaji atapun THR karyawan, lanjut dia, digunakan untuk memastikan hak para karyawan bisa dibayar dengan berbagai cara. Misalnya diangsur atau yang lainnya, melihat kondisi yang ada. “Jika ada persoalan, lakukan dialog dari hati ke hati dengan pekerja. Perusahaan dan pekerja harus bisa menumbuhkan semangat kekeluargaan, karena ada 215 negara yang juga terdampak pandemi,” pesannya.

Pihaknya ingin memastikan perusahaan yang mulai beroperasi menjalankan protokol kesehatan yang baik. Sebelumnya ia juga melakukan pantauan di Jakarta, di mana mall sudah mulai beroperasi dan wajib menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga:  Sediakan 50 Wastafel, Pengunjung Dibatasi 800 Orang per Hari

“Industri misalnya, punya karyawan yang cukup banyak. Jika beroperasi, segala protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik oleh stakeholder perusahaan. Misalnya kebersihan, jaga jarak, pengecekan suhu dan lainnya,” katanya.

Disinggung terkait penerapan new normal di dunia industri, menurutnya, bisa beroperasi di wilayah yang telah menjadi zona hijau. Namun untuk daerah yang masih berada di zona merah, kalangan industri bisa melakukan standarisasi pencegahan. Misalnya menerapkan sistem sif, agar bisa mengurangi penumpukan karyawan saat jam kerja, istirahat ataupun pulang kerja.

“Kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan, tentu akan dilakukan pembinaan. Intinya adalah tetap produktif dan aman dari Covid-19,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian ketenagakerjaan melalui Binapenta juga menyiapkan program kewirausahaan bagi para karyawan yang terkena PHK. Program tersebut bisa berupa bantuan sarana usaha melalui program tenaga kerja mandiri. Tujuannya agar para korban PHK dapat memulai usaha baru. (den/adv/zal/bas)

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya