alexametrics

Dirikan Koperasi untuk Orang Miskin

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Sebelum menjadi advokat, Sugiyarto SH, MH sudah kerap diminta membantu sosialisasi pentingnya hukum kepada masyarakat. Ia jebolan Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Jogjakarta.

Ia teringat pesan dosennya bahwa setelah lulus, Sugiyarto diminta  menyosialisasikan ilmu yang didapat kepada masyarakat. Alasannya,  masih banyak warga yang belum taat hukum. “Saya sudah memberikan pendampingan perkara hukum, jauh sebelum saya resmi menjadi advokat,” kata Sugiyarto kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Karena itu, setelah lulus kuliah, ia banyak diminta  menyosialisasikan, sekaligus membantu menangani perkara penegakan hukum yang dinilai pincang. Salah satunya, ia menyoal penerapan Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur pendampingan orang yang diperiksa atau terganjal kasus hukum. Seharusnya, ucap Sugiyarto, saat seseorang mulai jadi saksi atau diperiksa, maka orang tesebut, sudah harus mendapatkan pendampingan advokat.

“Saya rasa Perkap ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi, bisa dibilang banyak penegakan hukum yang pincang. Artinya, jika seseorang diperiksa polisi, ya harus didampingi pengacara.”

Baca juga:  Tidak Pernah Cerita Kasus ke Istri

Sebelum resmi menjalani profesi sebagai advokat, Sugiyarto banyak menimba pengalaman penegakan hukum di beberapa kota. Sampai akhirnya, ia kembali ke Blora dan mendirikan Sugi Sukdam & Associate Law Office, beberapa tahun lalu. Sugi—sapaan intimnya—menilai, dinamika penegakan hukum di negeri ini cukup berwarna.

“Kenapa begitu? Seharusnya, sejak pemeriksaan awal, seseorang  harus mendapatkan pendampingan. Jujur, kita gelisah, padahal penegakan hukum seharusnya benar dulu dari penegak hukum itu sendiri,” tambahnya.

Menurut Sugi, jika Perkap tidak dilakukan—yakni  pendampingan seseorang sejak diperiksa—maka bisa jadi hukum yang berlaku saat itu adalah hukum yang pincang. Karena itu, ia getol menyosialisasikan hal tersebut. Sebab, lanjut  Sugi,  seorang advokat atau pengacara harus tegas, bermartabat, juga berwibawa, meski risikonya tinggi. Risiko yang dimaksud, di antaranya, teror hingga kriminalisasi. “Tegas bermartabat ini melekat betul ketika saya menyosialisasikan dan mengaplikasikan ilmu kuliah dulu sampai sekarang,” katanya.

Baca juga:  Pembela Gratisan untuk Kaum Marginal dan Korban HAM

Sugi kali pertama melakukan pendampingan pada 2013.  Saat itu, ia dinyatakan sah menjadi advokat setelah ikut ujian profesi di wadah Kongres Advokat (KAI) Jateng. Ketika itu, Sugiyarto konsen membantu orang-orang miskin yang terganjal kasus hukum. Ketimpangan ini pula, menurut dia, membuat pasal atau tuntutan yang dikenakan bisa berubah-ubah. Apalagi, saat pemeriksaan tanpa didampingi pengacara, bisa saja orang yang diperiksa mendapatkan tekanan, sehingga harus mengakui apa yang disangkakan.

“Kesulitan kita, bisanya seseorang baru didampingi pengacara saat sudah di pengadilan. Nah, kita susah mempelajari kasusnya dari awal,” katanya. Selain membela mereka yang lemah, Sugiyarto mengaku konsen dalam tindak pidana korupsi. Penegakan hukum dalam kasus korupsi pun ia sorot, karena biasanya yang dijadikan tersangka hanya satu orang. Logikanya, ucap Sugiyarto, praktik korupsi pasti dilakukan bersama-sama dan lebih dari satu orang. “Secara logika, pasti dilakukan bersama-sama. Nah, ini yang harus dibongkar dalangnya, pelakunya berapa orang.”

Baca juga:  Kasus Legalisasi Anak Membekas di Hatinya

Sugiyarto sendiri memiliki prinsip hidup yang tegas. Yakni, hanya dengan membantu, menolong, dan memberi,  sudah membuatnya puas menjalani profesi advokat. Di Blora, Sugiyarto membuat sebuah koperasi. Namanya: Koperasi Serba Usaha Artha Aji.

Visinya, membantu orang miskin yang membutuhkan dana tanpa jaminan. “Kalau miskin mosok harus pakai jaminan? Iya kalau punya, lha kalau enggak? Makanya, saya dirikan koperasi ini untuk membantu sesama.”  (den/isk)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya