alexametrics

PHRI Minta Kelonggaran PPKM

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Demak meminta kelonggaran dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pasalnya, para pelaku usaha, utamanya perhotelan dan restoran (kuliner) sudah kena dampaknya. Termasuk, para pedagang kaki lima (PKL). Usaha mereka merugi lantaran adanya pembatasan jam operasional yang super ketat.

Ketua BPC PHRI Demak H Santoso menegaskan, sebenarnya pihaknya merasa keberatan dengan adanya perpanjangan PPKM tersebut. Ini setelah membaca Surat Edaran (SE) nomor 903/145/SJ tertanggal 20 Januari 2021 dari Dirjen Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang pada intinya memperpanjang kembali PPKM antara 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Seperti diketahui, sebelumnya, PPKM berlaku antara 11 Januari hingga 25 Januari.

Baca juga:  Gerakkan Seluruh Puskesmas Lakukan Tracing

“Perlu diketahui, sejak ada PPKM tahap pertama, dampaknya lebih parah dibandingkan dengan awal adanya Covid-19 dulu. Yang dulu saja, banyak usaha yang bergelimpangan tidak berjalan. Sekarang ini, kondisinya lebih parah lagi karena ada PPKM,” katanya didampingi Sekretaris PHRI Taufiq Ismail dan pengurus lainnya kemarin.

Menurutnya, dulu omzet usaha turun hingga 50 persen. Sekarang sejak ada PPKM, omzet turun lebih dari 50 persen. Bahkan, banyak restoran yang mengurangi hari kerja. Itu dilakukan agar tetap bisa membayar karyawan. “Pilihannya adalah tetap bisa bayar karyawan atau gulung tikar. Sebab, dampak PPKM ini memang luar biasa bagi pengusaha kuliner. Bisa mengembalikan modal usaha saja sudah beruntung,” ujar Santoso, pengelola RM Sarwo Eco ini.

Baca juga:  177 Rumah di Mranggen Dihajar Puting Beliung

Dia mengatakan, sejak ada PPKM, usaha kuliner buka pukul 09.00 hingga pukul 19.00. Padahal, dalam kondisi normal bisa buka sampai pukul 22.00. Mestinya, kata dia, ada kelonggaran dari pukul 09.00 pagi hingga pukul 21.00. Santoso mengungkapkan, yang lebih merana lagi adalah nasib para PKL di Kota Demak. Mereka berjualan mulai pukul 16.00 dan harus tutup pukul 19.00. “Ini membuat PKL tidak bisa menjalankan usahanya,” kata dia.

Dia berpendapat, pemerintah bisa saja memperketat protokol kesehatan (prokes), namun tidak harus membatasi jam usaha. “Jika tidak dibatalkan, ya mestinya pelaksanaan PPKM bisa lebih luwes. Memberi ruang untuk tetap bisa berusaha. Sekarang ini usaha sepi. Dampak Covid-19 betul-betul dirasakan masyarakat bawah karena adanya pembatasan operasional usaha,” katanya.

Baca juga:  Sudah Disuntik Rp 3 M, Pabrik Air Kemasan Ternyata Belum Dibangun

Sekretaris PHRI Demak Taufiq Ismail menambahkan, peraturan PPKM diharapkan tidak terlalu kaku atau ketat. “Misalnya, jam buka usaha makanan dan minuman diberikan kelonggaran dari pukul 09.00 sampai pukul 21.00. Tentu, dengan tetap memperhatikan prokes. Dengan demikian, roda perekonomian warga tetap berjalan dan pelaku usaha pariwisata bisa tetap hidup,” katanya. (hib/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya