alexametrics

Kapasitas ICU Covid Masih Kurang

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemprov Jateng mengeluarkan standarisasi ideal untuk jumlah tempat tidur ICU di masing-masing rumah sakit selama masa penanganan Covid-19. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan satu rumah sakit minimal harus memiliki 15 tempat tidur.

“Setiap kabupaten untuk ICU yang disiapkan minimal 15 tempat tidur,” ujar Ganjar usai rapat penanganan Covid – 19 Senin (11/1/2021). Dari pantauannya, ada rumah sakit di daerah yang jumlah tempat tidur di ICU kurang dari 15 buah. (Selengkapnya lihat grafis)

Menurutnya, semua rumah sakit sebetulnya telah memiliki ruang rawat intensif. Namun, yang digunakan untuk perawatan Covid-19 masih minim. Sehingga, ia Ganjar meminta jajarannya segera bertindak, melakukan pengecekan dan mendorong rumah sakit sigap. Ia menyebut, jika tidak dilakukan penambahan, akan menyebabkan perawatan bagi pasien Covid-19 tidak bisa maksimal.

Baca juga:  Pemerintah dan Masyarakat Harus Bersinergi Efektifkan PPKM

Sementara beberapa daerah yang sudah lebih dari 15 yakni Kota Semarang dengan 124 tempat tidur, Kota Surakarta 110. Kebumen 25 tempat tidur, dan Banyumas 61 tempat tidur. “Kalau dilihat dari tingkat keterisian provinsi angkanya 60 persen, bahkan di bawah 60 persen. Namun, untuk beberapa kabupaten kota penyediaannya masih sedikit,” jelasnya.

Ia menyebut, di beberapa kabupaten dan kota memang memiliki cukup banyak ruang ICU non-Covid-19. Namun, untuk mengubahnya menjadi ruangan khusus, dibutuhkan persyaratan yang ketat. Berbeda dengan penyediaan ruang isolasi, yang cenderung lebih mudah.

Terkait vaksinasi, tambah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo, saat ini masih berada di fasilitas cold storage milik Pemprov Jateng. Karena, hingga saat ini masih menunggu izin edar atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM).

Baca juga:  Padat Karya Atasi Kesulitan Ekonomi Warga

Untuk pendistribusian vaksin ke kabupaten atau kota akan dilakukan begitu izin edar keluar. Distribusi tidak memerlukan rantai pasok yang panjang. Nantinya, begitu diberi izin edar vaksin akan dibagikan ke pusat pemerintahan kabupaten atau kota. Setelah sampai di sana, domain distribusi akan berada di bawah Dinas Kesehatan pemkab atau pemkot masing-masing untuk kemudian disalurkan ke fasilitas kesehatan. Bila sesuai jadwal, proses vaksinasi akan dimulai pada pertengahan minggu ini. Selain petugas kesehatan, gubernur juga akan menjalani vaksinasi perdana. (ewb/ton)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya