RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pandemi Covid-19 membuat roda perekonomian lumpuh. Untuk itu, pemerintah memberikan Bantuan Presiden (banpres) produktif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar kembali bangkit.
Sulistiyarini, salah satu pegiat UMKM di Kota Semarang mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan senilai Rp 2.4 juta ini. Ia mendapatkan banpres ini pada 29 Agustus lalu. Baginya, bantuan ini tidak dilihat dari nominal besar kecilnya, namun dari bagaimana mempergunakan menjadi sangat bernilai dan berlipat.
“Saya belikan bahan baku buat kulakan cabai, bawang, pasti balik modal jadi dua kali lipat. Kalau bisa menggunakan bantuan pemerintah betul-betul sangat bermanfaat. Tapi kalau Rp 2.4 dibelanjakan ngawur, malah ke mana-mana dan lemes lagi UMKM-nya,” ujarnya.
Ia sangat senang karena UMKM diperhatikan pemerintah. Mengingat, produksi sambalnya macet lantaran 20 toko oleh-oleh yang dititipinya sepi. Mereka meminta Sulistyarini mengambil dagangannya karena toko oleh-oleh tersebut terkena imbas pandemi. Sementara, dirinya sangat khawatir dengan masa kedaluwarsa sambal kemasannya.
“Waktu itu numpuk beberapa karton. Akhirnya saya e-commerce ke online shop dan swalayan,” jelasnya.
Senada, pelaku UMKM Anisa Eka Safitri juga sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini. Warga Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen ini, langsung menggunakan banpres untuk modal dan membeli alat kue seperti oven dan mixer.
“Uangnya buat nambah modal karena sepi dan susah jualan,” kata pemilik usaha catering makanan dan kue ini.
Dengan bantuan ini, membuatnya kembali semangat berjualan. Ia lantas mengalihkan media jualnya dengan model pre order melalui media online. Annisa menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19 dirinya sering dapat pesenan. Akan tetapi, bahkan pada lebaran tahun ini tidak mendapat pesanan.
Dalam proses pencairan banpres ini, Anisa mengaku dibantu oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang sebab pernah mengikuti kursus. Ia hanya perlu mengecek penerimaan di laman online kemudian mencairkan di Bank BRI. Berbeda dengan Sulistyarini yang lebih ribet melakukan proses ini secara manual. Ia harus mengumpulkan data-data usahanya secara fisik (sekarang online) yang disetorkan ke Dinas Koperasi. Mulai dari mengisi formulir data diri, perijinan usaha, bukti tidak memiliki kredit di perbankan, isi ATM tidak lebih dari Rp 2.4 juta, dan lain-lain.
“Tidak bisa langsung digesek, harus konfirmasi ke bank dulu karena saya waktu itu saya masih awal, batch 1. Jadi, lebih ribet, tidak seperti sekarang yang serba online lewat aplikasi,” jelasnya.
Sulistiyarini dan Annisa sama-sama berharap, bantuan semacam ini terus berlanjut untuk menunjang perputaran modal. Paling tidak tiga bulan sekali, supaya di bulan ke empat sudah mapan. “Kalau hanya sekali ya balik melempem lagi,” ujar Sulistiyarini. (ifa/zal/bas)
