alexametrics

DPRD Kabupaten Wonosobo Bahas Lima Raperda

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, WONOSOBO – Anggota DPRD Kabuaten Wonosobo masih membahas lima rancangan peraturan daerah (Raperda). Lima raperda yang tengah dibahas ini merupakan usulan dari eksekutif.

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo Heru Wibowo menjelaskan saat ini lima raperda tersebut tengah dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Hal ini dilakukan setelah mendengar langsung jawaban bupati atas lima raperda yang akan dibahas tersebut.

“Sudah sejak hari Rabu (13/4) Pansus membahas raperda itu. Sampai kemarin malam pembahasan masih terus dilakukan,” terangnya saat dikonfirmasi, kemarin (15/4).

Ia menjelaskan lima raperda yang akan dibahas itu meliputi Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Aji, Raperda Penanaman Modal, Raperda Perseroda PT Bhaktihusada, dan PT Bimolukar.

“Secara umum raperda ini untuk memberikan stimulus bagi BUMD kita agar PAD yang kita harapkan bisa lebih maksimal. Sementara satu raperda memang dikhususkan untuk membahas masalah narkotika,” katanya.

Baca juga:  DPRD Kabupaten Magelang Tetapkan 11 Peraturan Daerah di 2020

Melihat urgensi dari lima raperda ini anggota DPRD juga ikut berpendapat dalam pandangan fraksi beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Fraksi PKB Suwondo Yudhistiro misalnya yang menyoroti persoalan banyaknya dana segar dari APBD yang diminta oleh PDAM Tirta Aji. Sebab dalam naskah raperda tentang penyertaan modal bagi PDAM itu jumlahnya sangat fantastis.

“Nilai Rp 194,3 miliar untuk jangka waktu 18 tahun sampai tahun 2040. Oleh karena itu kalau dirata-rata setiap tahun ada Rp 10,8 miliar dana yang harus diberikan ke PDAM. Itu belum dihitung adanya inflasi,” terang Suwondo dalam menyikapi naskah akademik yang diajukan beberapa hari yang lalu itu.

Terlebih dari besarnya angka yang disajikan dalam naskah akademiknya itu, pihaknya belum mengetahui secara detail tentang proyeksi terkait cakupan layanan yang akan diberikan. Misalnya dalam bentuk persentase yang akan diberikan oleh pihak PDAM sendiri. Serta proyeksi dalam pemberian deviden yang akan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) itu menurutnya juga belum jelas.

Baca juga:  Komisi A Terima Audiensi Sengketa Tanah

“Oleh karena itu saya berharap ini bisa lebih dimatangkan dan didetailkan lagi oleh pemerintah daerah. Karena selama ini cakupan layanan terhadap masayarakat saja belum mencapai 80 persen. Ini tentu menjadi PR jika penyertaan itu ditambah dengan angka yang cukup fantastis itu,” jelasnya.

Sama halnya dengan adanya penyertaan modal bagi kedua perusahaan daerah PT Bhaktihusada dan PT Bimolukar. Ia menyebut selama ini keberadaannya belum begitu dimaksimalkan. Menurutnya dua perusahaan ini seperti ada dan tiada.

“Ada namanya, tapi kontribusinya selama ini bagi penerimaan deviden yang masuk ke kas daerah itu nyaris tak terlihat,”imbuhnya.
Oleh karena itu pihaknya meminta raperda ini jika selesai dibahas, diharapkan bagi BUMD tersebut bisa memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah. Maka, dalam sisi manajemen menurutnya yang perlu diselesaikan BUMD.

Baca juga:  DPRD Kabupaten Magelang Ingatkan PPKM Harus Perhatikan Ekonomi Rakyat

Sementara itu, anggota Fraksi PAN Ika Sulistya Putra Dasa Warsa menyoroti persoalan narkotika yang meningkat. Berdasarkan data dari Polres Wonosobo pada 2019 ditemukan 21 kasus. Tahun 2020 sejumlah 24 kasus dan 2021 sejumlah 25 kasus dengan diikuti peningkatan jumlah tersangka. Melihat data tersebut, menunjukkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Wonosobo menunjukkan grafik meningkat.

Fakta lain yang mengejutkan adalah data dari Rutan Wonosobo, sampai 2021 terdapat 104 warga binaan dengan kasus narkotika. Jumlah tersebut sebesar 80 persen jumlah warga binaan di dalam Rutan Wonosobo. “Jika melihat data tersebut, kasus narkoba di Wonosobo terus mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Menurutnya, raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tengah dibahas dewan.

“Masyarakat bisa memberi masukan terhadap raperda tersebut, sebagai upaya untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotika di Wonosobo,” tandasnya. (git/adv/lis)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya