alexametrics

DPRD Jateng Minta Subsidi Pupuk Dicabut

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang-DPRD Jateng meminta agar pemerintah mencabut anggaran pupuk bersubsidi. Pasalnya, kebijakan subsidi pupuk sejauh ini masih belum efektif dan tidak bisa meningkatkan pendapatan petani termasuk di Jateng.
Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengatakan, sebaiknya pemerintah mencabut anggaran subsidi pupuk bagi petani. Pihaknya mengaku banyak menerima masukan dari petani serta kelompok petani yang meminta pemerintah mencabut subsidi pupuk dicabut. “Banyak petani mengeluh, subsidi pupuk tidak meningkatkan pendapatan petani,” katanya.
Ia menambahkan, lebih baik pemerintah mengalihkan alokasi dana subsidi pupuk untuk bisa membeli gabah petani secara langsung. Sekarang untuk Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah masih rendah. Petani tidak mendapat kesejahteraan dari hasil panennya. Bahkan kalau bisa penyerapan gabah dapat diurus oleh negara seperti halnya BBM. “Jika alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 33 triliun dicabut, bisa digunakan membeli gabah petani dengan harga yang lebih menguntungkan petani,” tambahnya.
Harga gabah petani HPP-nya Rp 4.200 per kilogram. Namun demikian, realitas harga di lapangan turun sampai Rp 3.200 – Rp 3.400. Kondisi itulah, ucap Sumanto pada akhirnya pendapatan petani tidak lebih dari Rp 400 ribu per bulan. Harusnya minimal HPP yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian gabah petani di atas Rp 5.000. “Belum lagi jika petani gagal panen akibat cuaca dan mengakibatkan kondisi petani semakin terpuruk,” ujarnya.
Di Jateng ada sekitar 2,9 juta petani dengan kepemilikan lahan petani rata-rata 0,65 hekare. Setengahnya merupakan petani gurem (1.317.118 orang) dengan rata-rata kepemilikan 0,15 Ha (1500 m2). Produktivitas 1 hektare sawah menghasilkan 6 ton gabah, kemudian terjadi penyusutan 18 persen maka menjadi 4,92 ton. Untuk masa panen rata-rata sekitar 4 bulan sekali, maka penghasilan mereka dari bertani Rp 608.025. Pendapatan itu sangat kecil bila dibandingkan dengan UMK terendah di Jateng. “Petani memang masih belum sejahtera, jadi pemerintah harus turun tangan dengan memastikan HPP bisa tinggi terutama ketika musim panen,” tambah Sekretaris Komisi B DPRD Jateng Muhammad Ngainirrichadl. (fth/ida)

Baca juga:  Pemprov Jateng Perlu Dinas Aset

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya