alexametrics

PDAM Kabupaten Magelang Jadi Perumda, Dewan Pengawas Diutamakan Warga Daerah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang –  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magelang yang semula berbadan hukum perusahaan daerah perlu diubah menjadi perusahaan umum daerah.
Perubahan ini merupakan salah satu materi yang sampaikan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Magelang dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Masa Sidang II Tahun 2021 serta Persetujuan Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, yang digelar Selasa (29/6/2021).

Juru Bicara Pansus II Soeharno menjelaskan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yang semula perusahaan daerah perlu diubah menjadi perusahaan umum daerah dengan beberapa pertimbangan. “Untuk mendorong peningkatan etos kerja BUMD, pemangkasan birokrasi dalam BUMD, efisiensi BUMD. Orientasi pasar yang kuat dan jelas, peningkatan reputasi BUMD yang baik, peningkatan profesionalisme BUMD. Dan pengurangan intervensi yang berlebihan pemerintah daerah terhadap BUMD. Serta kejelasan tujuan profit oriented dalam BUMD,” jelasnya.

Baca juga:  Anggaran Ditambah untuk Penanganan Dampak Covid-19

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto beserta para wakil ketua serta anggota tersebut, Soeharno menjelaskan peraturan daerah yang baru nantinya agar ada pengurangan intervensi pemerintah daerah yang berlebihan terhadap BUMD. Sehingga setelah menjadi perusahaan umum daerah nantinya PDAM bisa lebih berkembang dengan berbagai inovasinya.  Termasuk dalam pengembangan usaha lainnya.

Dalam pembahasan Pansus II dengan eksekutif pada 23 Februari 2021 telah disetujui persyaratan Dewan Pengawas ditambahkan syarat  “Warga Kabupaten Magelang”. Namun, setelah terbitnya surat Gubernur Jawa Tengah perihal hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Magelang (yang kedua), maka “Warga Kabupaten Magelang” disempurnakan menjadi “diutamakan dari warga daerah”.
“Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, Pansus II DPRD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang untuk dimintakan persetujuan pada rapat paripurna ini,” kata Soeharno.

Baca juga:  Pemprov Perlu Alokasikan Bantuan Penguatan Imun

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan dengan berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, ia berharap kinerja PDAM semakin meningkat untuk mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat daerah.

“Perubahan bentuk badan hukum tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang  baik (good  corporate  governance). Mengoptimalkan pengeloaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien,” katanya. (adv)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya