alexametrics

DPRD Nilai LKPJ 2020 Masih Normatif

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Komisi DPRD Kabupaten Wonosobo telah menggelar rapat komisi dalam dua hari terakhir. Rapat tersebut untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020. DPRD menilai laporan tersebut masih normatif.

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW menyebutkan rapat komisi yang digelar dalam dua hari terakhir membahas LKPJ bupati tahun 2020. Pembahasan itu dilakukan sebelum anggota dewan membacakan laporan akhir. Yang dibacakan tiap fraksi di rapat paripurna Selasa mendatang.

LKPJ menjelaskan laporan hasil penyelenggaran pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. Disampaikan kepala daerah kepada DPRD.”Untuk menjelaskan bagaimana realisasi anggaran itu digunakan. Untuk apa saja dan sudah bisa membuat perubahan apa,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin (30/3/2021).

Baca juga:  Pemancing Tenggelam di Waduk Wadaslintang

Ia melanjutkan dua hari terakhir itu seluruh dinas atau instansi di bawah naungan Pemkab Wonosobo diundang untuk melaporkan hasil realisasi anggaran selama satu tahun lalu. Apakah realisasi itu sesuai target dalam RPJM atau tidak.

“Karena ada indikator capaian. Ada target yang dikejar. Nah dari capaian dan target itu kita melihat Jadi tugas kita tinggal menilai, apakah ini sesuai harapan masyarakat atau justru sebaliknya,” ungkapnya.

Ketua Komisi C DPRD Wahyu Nugroho menyebut laporan yang disampaikan dinas masih bersifat normatif. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia menganggap belum ada terobosan yang signifikan untuk menyelesaikan persoalan di daerah.

“Tugas kita mendorong, memberi masukan agar dalam indikator capaian itu bisa terealisasi. Ada perubahan-perubahan yang nyata di tengah masyarakat. Mulai dari soal kemisikinan, ekonomi, pendidikan dan semuanya,” ungkapnya setelah menggelar rapat di gedung Banggar.

Baca juga:  Soroti Pembangunan RSUD Merah Putih, Dana Pilkada Belum Bisa Dicadangkan

Bahkan Sekretaris Komisi D Mugi Sugeng merasa tidak yakin dengan data yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat faerah (SKPD) yang telah merealisasikan anggaran. Dirinya menyebut selama ini data yang disajikan bukanlah data valid yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian yang mendalam.

“Banyak contohnya. Bisa dilihat itu data pengangguran, orang yang diPHK selama pandemi itu jumlahnya berapa. Meskipun secara angka bisa dibuktikan, tapi saya tidak terlalu yakin jika itu adalah angka yang valid,” terangnya.

Ketua Komisi A Suwondo Yudhistiro menyebut jika secara administrasi itu sudah cukup baik. Hanya saja menurutnya, Pemkab selalu lamban dalam melakukan validasi data. Padahal validasi ini penting untuk menurunkan kebijakan daerah. “Kalau datanya saja sudah tidak valid, jangan harap kebijakan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Baca juga:  Dulu Guru PNS Kini Pimpinan Dewan

Maka dia meminta ke depan  harus ada perubahan yang dilakukan SKPD. Utamanya dalam merumuskan indikator dan capaian kerja yang jelas. Dengan target dan realisasi yang bisa dilaksanakan. “Jangan sampai setiap tahun kita hanya jalan di tempat. Padahal anggaran selalu ada tetapi tidak banyak perubahan. Soal-soal seperti ini saya kira harus berubah,” pungkasnya. (git/lis)

 

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya